Pandeglang, Nusantara Media ,— Dalam momentum Memperingati Hari Buruh dan Pendidikan Nasional 2026, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pandeglang menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk refleksi atas kondisi daerah di Kabupaten Pandeglang yang tengah berada dalam krisis serius: pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan, pada Selasa (5/05/2026).
Ketua DPC GMNI Pandeglang, Aziz Zulfikar, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah Pandeglang agar tidak lagi abai terhadap realitas sosial yang dihadapi rakyat kecil.
"Kondisi pendidikan di Pandeglang berada dalam situasi yang memprihatinkan. Data terbaru menunjukkan terdapat lebih dari 42 ribu anak tidak sekolah (ATS) di Pandeglang, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, keterbatasan akses, dan kondisi sosial keluarga," ungkapnya.
Selain itu, persoalan fasilitas pendidikan juga masih menjadi masalah serius. Di berbagai wilayah, khususnya daerah pelosok wilayah Pandeglang Selatan.
"Masih ditemukan sekolah dengan kondisi tidak layak, minim sarana prasarana, serta ketimpangan distribusi tenaga pendidik.
Hal ini menunjukkan bahwa hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum sepenuhnya terpenuhi," terangnya.
Persoalan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat. Tingginya angka kemiskinan di Pandeglang berdampak langsung terhadap meningkatnya angka putus sekolah.
Di sisi lain, pengangguran di kalangan pemuda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja dan belum optimalnya kebijakan ekonomi daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya lingkaran masalah:
kemiskinan - putus sekolah - pengangguran - kemiskinan kembali.
GMNI Pandeglang menilai bahwa kondisi ini merupakan akibat dari belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga dinilai belum berjalan maksimal dalam memastikan kebijakan dan anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
DPC GMNI Pandeglang mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam menyelesaikan krisis pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan, dengan menuntaskan persoalan puluhan ribu anak tidak sekolah, memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak, memperluas akses pendidikan gratis dan beasiswa, serta menghadirkan kebijakan nyata dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
GMNI juga mendesak DPRD Pandeglang untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Puluhan ribu anak tidak sekolah adalah bukti nyata kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar rakyat. Ini bukan sekadar angka, ini masa depan yang hilang. Pemerintah daerah tidak boleh diam. Kami datang bukan untuk meminta, tapi untuk menagih tanggung jawab!”, tegas Ketua DPC GMNI Pandeglang, Aziz Zulfikar.
Sementara itu, Sekretaris DPC GMNI Pandeglang, Galang Irawan, menyoroti lemahnya arah kebijakan daerah.
“Persoalan ini bukan karena rakyat tidak mampu, tetapi karena kebijakan yang tidak berpihak. APBD harus jelas keberpihakannya. Jika tidak menyelesaikan pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan, maka ada yang salah dalam perencanaan pembangunan daerah," cetusnya.
Koordinator Lapangan aksi, Galih, menegaskan bahwa aksi ini adalah awal dari gerakan yang lebih besar.
“Aksi ini adalah peringatan. Jika pemerintah daerah tetap abai, maka gerakan mahasiswa dan rakyat akan semakin besar. Kami tidak akan berhenti sampai ada perubahan nyata!," pungkasnya.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!