Dugaan Penyadapan Ilegal Jadi Sorotan, Martin Lukas Simanjuntak Pertanyakan Konsistensi Penegakan Hukum Polri

JAKARTA, NUSANTARA MEDIA – Dugaan praktik penyadapan ilegal kembali menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Martin Lukas Simanjuntak mempertanyakan apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menunjukkan keseriusan yang sama dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal apabila pihak yang menjadi korban bukan Presiden Republik Indonesia, melainkan masyarakat biasa.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan prinsip supremasi hukum, perlindungan hak privasi, serta kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum. Isu ini menjadi penting karena penyadapan menyentuh ranah pribadi seseorang dan berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah.

Dalam pandangan Martin, penegakan hukum seharusnya tidak ditentukan oleh jabatan, kekuasaan, maupun status sosial seseorang. Setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum yang setara, termasuk ketika menghadapi dugaan pelanggaran privasi.

- Advertisement -

Penyadapan merupakan tindakan yang penggunaannya harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memiliki dasar kewenangan yang sah serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Martin menilai, dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut privasi individu, tetapi juga kebebasan sipil, demokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Menurut pandangan yang disampaikannya, pengawasan terhadap komunikasi seseorang tidak boleh dijadikan alat untuk mengintimidasi, mengendalikan, atau membungkam pihak yang memiliki pandangan berbeda dengan kepentingan tertentu.

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.

Dalam materi yang disampaikan Martin, turut disinggung pernyataan advokat Kamaruddin Simanjuntak pada 25 Oktober 2022 dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Kamaruddin disebut pernah mengungkapkan dugaan peretasan dan penyadapan yang dikaitkan dengan seorang jenderal kepolisian berinisial “U”.

Pernyataan tersebut, apabila hendak dijadikan dasar pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran hukum, perlu diperiksa melalui rekaman persidangan, dokumen perkara, atau sumber pemberitaan tepercaya. Pernyataan mengenai dugaan keterlibatan seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tindakan tersebut benar terjadi.

Hingga terdapat bukti dan keterangan resmi yang dapat diverifikasi, dugaan tersebut harus tetap ditempatkan sebagai klaim yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Prinsip praduga tak bersalah juga harus dihormati terhadap setiap pihak yang disebut atau dikaitkan dengan suatu dugaan pelanggaran.

Martin mengajukan pertanyaan mendasar mengenai kemungkinan adanya perbedaan perhatian penegak hukum ketika korban dugaan penyadapan memiliki jabatan tinggi dibandingkan ketika korbannya adalah warga biasa.

Ia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap aktivis, advokat, jurnalis, akademisi, kelompok oposisi politik, serta masyarakat umum yang mungkin tidak memiliki akses dan pengaruh besar untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pertanyaan tersebut menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada bukti, ketentuan hukum, dan prosedur yang berlaku, bukan pada identitas atau kedudukan pihak yang melapor maupun pihak yang dirugikan.

Apabila terdapat laporan mengenai dugaan penyadapan ilegal, penanganannya perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap laporan harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia, tanpa perlakuan diskriminatif terhadap korban.

Di sisi lain, apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat terbukti, penanganan perkara perlu disertai pemeriksaan yang objektif, pertanggungjawaban sesuai hukum, serta evaluasi terhadap sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

Persoalan dugaan penyadapan ilegal tidak cukup dilihat hanya dari siapa yang menjadi korban. Isu tersebut juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan internal, mekanisme pengaduan masyarakat, serta jaminan agar penggunaan kewenangan aparat tidak melampaui batas hukum.

Polri diharapkan menjalankan tugas secara profesional dan memastikan setiap laporan dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan prosedur yang berlaku. Transparansi penanganan perkara, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan atau melanggar ketentuan kerahasiaan, juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Dalam negara hukum, perlindungan terhadap Presiden dan kepentingan keamanan negara merupakan hal penting. Namun, perlindungan tersebut tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menghormati hak privasi dan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, pertanyaan yang disampaikan Martin Lukas Simanjuntak menempatkan konsistensi penegakan hukum sebagai persoalan utama: apakah dugaan penyadapan ilegal akan ditangani dengan keseriusan yang setara tanpa memandang siapa korbannya?

Supremasi hukum harus diwujudkan melalui tindakan nyata, proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlindungan yang tidak diskriminatif. Sebab, kualitas negara hukum tidak hanya terlihat dari kemampuannya melindungi pemegang kekuasaan, tetapi juga dari kesungguhannya melindungi hak setiap warga negara.