Jakarta, Nusantara Media - Isu dugaan penyadapan yang belakangan menghebohkan ruang publik nasional kembali memunculkan kejutan baru setelah Wilson Lalengke, yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI, disebut-sebut masuk dalam daftar ribuan nomor telepon yang diduga menjadi sasaran operasi penyadapan oleh pihak-pihak tertentu. Informasi krusial tersebut mulai mencuat ke permukaan setelah sang ketua umum pada Senin malam menerima sebuah pesan misterius melalui aplikasi WhatsApp dari nomor yang menggunakan kode negara Britania Raya (+44). Pesan dalam bentuk tangkapan layar tersebut membawa kabar mengejutkan mengenai dugaan praktik pengintaian massal yang menyasar sekitar 6.000 nomor kontak penting di tanah air, mulai dari jajaran tokoh nasional, pejabat tinggi negara, politisi terkemuka, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis, hingga kalangan pekerja media.

Dalam rincian pesan yang diterima oleh Wilson Lalengke tersebut, disebutkan pula bahwa Prabowo Subianto yang kini memegang kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu sosok utama yang dikabarkan turut menjadi target dalam operasi senyap ini. Selain kepala negara, berbagai nama dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat, jajaran kementerian, pimpinan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi massa dan media massa turut diklaim masuk ke dalam daftar sasaran pengintaian. Merasa penasaran dengan isi pesan yang cukup sensitif tersebut, ia kemudian secara spontan melontarkan pertanyaan kepada pengirim pesan guna memastikan apakah dirinya benar-benar menjadi salah satu bagian dari ribuan nomor yang dimaksud dalam daftar tersebut.

Respon yang didapatkan dari pengirim pesan justru semakin memperkeruh suasana dan memancing tanda tanya besar mengenai keamanan komunikasi para tokoh publik. Dalam balasan pesan yang diterima oleh pimpinan organisasi jurnalis warga tersebut, terungkap sebuah kalimat penjelasan yang menyatakan bahwa posisinya sebagai pemimpin organisasi jurnalistik yang vokal membuat dirinya sudah lama menjadi target pengawasan. "Masuk Tum, karena pimpinan organisasi jurnalistik terkemuka di Indonesia dan internasional, sangat offensive terhadap pati, pamen, pama Polri sejak dahulu. Pasti sudah lama diintai oleh LSP and the genk," demikian bunyi pesan balasan yang diterima oleh Wilson Lalengke secara rinci tanpa ada pengurangan makna.

- Advertisement -
Advertisement

Menanggapi informasi yang beredar luas tersebut, Wilson Lalengke yang juga tercatat sebagai salah satu alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2012 tampak menanggapinya dengan relatif santai dan tidak terlalu terkejut. Sambil melontarkan nada berseloroh, tokoh yang dikenal sangat aktif dalam menyuarakan berbagai persoalan kepentingan publik ini secara terbuka meragukan kebenaran validitas informasi yang mendarat di ponsel miliknya. Dirinya bahkan sempat bergurau bahwa isi rekening pribadinya tidak seberapa dan percakapan sehari-harinya dengan rekan sejawat hanyalah obrolan ringan mengenai kegiatan sehari-hari yang biasa saja.

Kendati demikian, di balik gurauan ringan tersebut, Wilson Lalengke menegaskan dengan sangat tegas bahwa persoalan dugaan penyadapan massal ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai isu sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Menurut pandangannya, apabila terbukti benar bahwa ada tindakan penyadapan terhadap ribuan nomor kontak warga negara, terlebih jika hal tersebut dilakukan secara ilegal dan tanpa berlandaskan payung hukum yang sah, maka peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran nyata yang sangat serius terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Ia mendesak agar kasus semacam ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada kejelasan hukum yang memadai bagi masyarakat luas.

Baca Juga Penyelundupan Senpi Ilegal ke Jawa, KSKP Bakauheni Tangkap Kurir dan Penerima

Lebih lanjut, Wilson Lalengke menegaskan bahwa jika memang terbukti terdapat operasi pengintaian ilegal terhadap ribuan nomor kontak termasuk nomor pribadinya, maka aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik lancung tersebut harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum di muka peradilan yang adil dan terbuka. Hal ini dipandang sangat penting demi menjaga marwah hukum dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, agar praktik-praktik pengawasan terselubung yang mencederai kebebasan tidak dibiarkan tumbuh subur di bumi Indonesia.

Isu mengenai penyadapan ini juga menarik perhatian dari sudut pandang pemikiran filosofis modern mengenai batasan kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di ruang privat. Para pemikir besar dunia sejak masa lampau telah mengingatkan bahwa intervensi kekuasaan yang melampaui batas kewenangan hukum akan selalu menjadi ancaman laten bagi kelangsungan hidup berdemokrasi. Oleh karena itu, penelusuran yang jujur, transparan, dan objektif terhadap kebenaran informasi ini menjadi sebuah kebutuhan mendesak agar publik mendapatkan kepastian hukum serta jaminan perlindungan privasi yang utuh di era digital yang semakin kompleks ini.