Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Janji, Capaian, Kontroversi dan Tantangan
Pemerintahan Prabowo-Gibran Genap 100 Hari
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap mencapai 100 hari kerja pada 28 Januari 2025. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, berbagai kebijakan dan program telah dicanangkan dengan berbagai respons dari masyarakat.
Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas, 80,9 persen responden menyatakan bahwa mereka puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Janji-Janji Prabowo dalam 100 Hari Kerja
Dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia yang berlangsung di Ritz-Carlton, Jakarta, pada 16 Januari 2025, Prabowo kembali menegaskan berbagai janji yang telah disampaikannya sebelumnya. Beberapa janji yang disampaikan antara lain:
1. Percepatan Kinerja Kabinet
Prabowo berjanji akan mempercepat kinerja kabinet dalam enam bulan ke depan. Menurutnya, saat ini pemerintah sedang bergerak cepat, dan hasilnya akan lebih terasa pada bulan kelima atau keenam.
2. Keberhasilan Swasembada Pangan Lebih Cepat
Pemerintah optimis untuk merealisasikan swasembada pangan dalam waktu kurang dari empat tahun, lebih cepat dari target awal.
3. Swasembada Energi
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya energi hijau dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran untuk mencapai swasembada energi.
Capaian Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran
Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan tingkat kepuasan publik yang beragam di berbagai lapisan masyarakat. Sebanyak 84,7 persen masyarakat kalangan bawah merasa puas, sementara di kalangan atas, tingkat kepuasan mencapai 67 persen.
Beberapa program unggulan yang telah dijalankan di antaranya:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program ini telah menjangkau kelompok rentan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi, dengan target 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid, tingkat kepuasan publik yang tinggi menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa capaian dalam 100 hari pertama sebaiknya tidak menjadi alasan untuk berpuas diri, karena masih banyak program prioritas yang harus diselesaikan, seperti program pembangunan 3 juta rumah per tahun, penghapusan utang UMKM, serta pencapaian swasembada pangan dan energi.
Tantangan dan Kontroversi
Di tengah pencapaian positif, sejumlah tantangan dan kontroversi turut mencuat dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa isu yang menjadi sorotan publik antara lain:
1. Wacana Pengampunan Koruptor
Kebijakan ini menuai perdebatan luas di kalangan masyarakat karena dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.
2. Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen
Keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan naik menjadi 12 persen mendapat kritik terkait dampaknya terhadap penerimaan negara.
Meski demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran tetap optimis bahwa berbagai program yang telah dicanangkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dengan percepatan kinerja yang dijanjikan, publik berharap pemerintah mampu mewujudkan target-target besar yang telah dicanangkan untuk lima tahun ke depan.
Harapan dan Tanggung Jawab dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran
Semoga pemerintahan Prabowo-Gibran senantiasa diberi keberkahan dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat. Harapan besar tertumpu pada pemimpin yang tidak hanya pandai berjanji, tetapi juga mampu mewujudkan komitmen dengan kerja nyata yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga segala janji yang telah disampaikan tidak sekadar menjadi retorika politik semata, melainkan benar-benar terwujud demi kesejahteraan bangsa, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan.
Namun, di balik doa dan harapan, rakyat tentu tidak lupa bahwa janji adalah hutang yang harus dibayar dengan tindakan nyata. Semoga pemerintahan ini tidak larut dalam euforia pencitraan dan kepuasan semu, melainkan tetap fokus pada kerja keras dan transparansi demi kepentingan rakyat. Semoga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Penulis : Ikhwan Rahmansyaf
