Senin, 5 Jan 2026
BREAKING NEWS
● Terungkap Motif Pembunuhan Bocah 9 Tahun Anak Politisi PKS di Cilegon: Pelaku Rugi Trading Kripto hingga Rp4 Miliar dan Terlilit Utang
● Polresta Tangerang Dalami Dugaan Penyebab Tenggelamnya Korban di Sungai Cirarab, Imbau Masyarakat Hindari Spekulasi
● Tujuh Ribu Pakaian Baru dari Banten Dikirim untuk Warga Aceh
● DPD IMAKIPSI Banten Desak Klarifikasi, Audit, dan Penindakan atas Dugaan Nepotisme, Pungli, serta Ketidaktransparanan di Kanwil Kemenag Banten
● KUHP Baru Resmi Berlaku: Ancaman Pidana untuk Penghinaan Presiden hingga Unjuk Rasa Tanpa Izin Mulai Berlaku 2 Januari 2026
Menu
×
Home
Daerah ▼
Banten Bekasi DKI Jakarta Kepulauan Riau Jawa Tengah Kota Serang Jawa Timur Bandung Jakarta Sumatera Selatan Oku Timur Sumatera Barat Tangerang Pandeglang Sumatera Utara Batam Palembang Jawa Barat
Internasional
Nasional
Bisnis
Olahraga ▼
Bola MotoGP WorldSBK Otomotif MMA Formula 1
Kesehatan ▼
Male Female
Pariwisata ▼
Religi Food & Travel
Peristiwa ▼
Kriminal
Pemerintah ▼
Politik
Pendidikan ▼
Teknologi Sejarah
Video
TV
Home / Topik / Hukum Pidana Indonesia

#Hukum Pidana Indonesia

Menampilkan 2 artikel terkait topik "Hukum Pidana Indonesia".
KUHP Baru Resmi Berlaku: Ancaman Pidana untuk Penghinaan Presiden hingga Unjuk Rasa Tanpa Izin Mulai Berlaku 2 Januari 2026

KUHP Baru Resmi Berlaku: Ancaman Pidana untuk Penghinaan Presiden hingga Unjuk Rasa Tanpa Izin Mulai Berlaku 2 Januari 2026

Hukum & Kriminal • Minggu, 04 Jan 2026

KUHP baru Indonesia resmi berlaku mulai 2 Januari 2026 setelah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Pasal-pasal kontroversial seperti penghinaan presiden (Pasal 218), perzinahan (Pasal 411), dan unjuk rasa tanpa izin (Pasal 256) memicu kekhawatiran pembatasan kebebasan, meski pemerintah klaim aturan ini lindungi martabat negara. Gugatan ke MK sedang berlangsung....