JAKARTA, NUSANTARA MEDIA – Komitmen mendorong reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus disuarakan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI). Organisasi tersebut menyiapkan delapan agenda prioritas reformasi Polri sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan profesionalisme, integritas, transparansi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh sebatas slogan maupun program administratif. Menurutnya, pembenahan institusi kepolisian harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, ketegasan pimpinan, pengawasan yang konsisten, serta penegakan hukum yang adil tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun latar belakang seseorang.
Dalam keterangannya kepada awak media di Tangerang Selatan, Sabtu (21/11/2026), Rahmad menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mampu membawa perubahan positif bagi institusi Polri.
Ia menilai, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
"Di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi, Polri harus kuat, profesional, sejahtera, dan berintegritas. Penegakan hukum harus benar-benar tegak tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran, baik pungutan liar, pemerasan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme," tegas Rahmad.
Menurutnya, salah satu tantangan besar yang harus dijawab Polri adalah menghilangkan persepsi hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Setiap perkara, kata dia, harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena kekuasaan, kekayaan, kedekatan, ataupun kepentingan tertentu.
Sebagai bagian dari upaya mendorong pembenahan institusi kepolisian, BPI KPNPA RI merumuskan delapan agenda prioritas yang diharapkan menjadi perhatian Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian.
Delapan agenda tersebut meliputi:
1\. Polisi Dekat dan Cinta Masyarakat. Menghadirkan sosok polisi yang humanis, responsif, serta mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat.
2\. Penegakan Hukum Berkeadilan. Memastikan seluruh warga negara memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
3\. Pemberantasan Pungli, Pemerasan, dan Korupsi. Mendorong pembersihan institusi dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
4\. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal. Memastikan pengawasan berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
5\. Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi Berbasis Kompetensi. Mengutamakan kemampuan, prestasi, integritas, serta rekam jejak anggota.
6\. Transparansi Pelayanan dan Penanganan Perkara. Memberikan kepastian informasi kepada masyarakat terkait pelayanan dan proses hukum.
7\. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Polri. Memperhatikan gaji, tunjangan, fasilitas kedinasan, perlindungan kesehatan, serta keselamatan anggota dalam menjalankan tugas.
8\. Perlindungan HAM dan Kebebasan Masyarakat. Memastikan seluruh tindakan kepolisian tetap menghormati hak asasi manusia dan ketentuan perundang-undangan.
BPI KPNPA RI berharap delapan agenda tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi untuk mempercepat terwujudnya institusi Polri yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
Selain menyoroti persoalan penegakan hukum, Rahmad Sukendar juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan anggota kepolisian yang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, anggota Polri yang bekerja di lapangan menghadapi berbagai risiko sehingga sudah semestinya mendapatkan perhatian, perlindungan, serta kesejahteraan yang layak dari negara.
Namun, peningkatan kesejahteraan tersebut harus berjalan seiring dengan pengawasan dan penegakan disiplin yang tegas.
"Jangan sampai anggota yang bekerja dengan baik justru tidak mendapatkan perhatian, sementara oknum yang menyalahgunakan kewenangan dibiarkan. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat pangkat maupun jabatannya," ujarnya.
Baca Juga Evaluasi Penyidik Bareskrim: Kasus Paspor Ganda Anak Didorong TransparanIa menegaskan, pembenahan internal tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan fasilitas, tetapi juga harus membangun budaya kerja yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas.
Sebagai langkah lanjutan dari aspirasi yang sebelumnya disampaikan melalui aksi massa, BPI KPNPA RI berencana mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Audiensi tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan hasil evaluasi, berbagai tuntutan, serta rekomendasi organisasi terkait delapan agenda prioritas reformasi Polri.
Rahmad Sukendar mengatakan, pihaknya ingin agar aspirasi yang telah disampaikan melalui aksi massa tidak berhenti sebagai kegiatan penyampaian pendapat semata, melainkan mendapatkan tindak lanjut melalui komunikasi langsung dengan pimpinan tertinggi Polri.
"Kami tidak ingin aksi massa hanya berhenti sebagai kegiatan menyampaikan pendapat. Ada aspirasi dan harapan masyarakat yang harus ditindaklanjuti. Karena itu, kami akan meminta waktu kepada Kapolri untuk menyampaikan langsung hasil aksi, evaluasi, serta rekomendasi BPI KPNPA RI," ungkapnya.
Ia berharap Kapolri dapat membuka ruang dialog dan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi independen yang memiliki perhatian terhadap pengawasan penyelenggaraan negara dan institusi penegak hukum.
Lebih lanjut, Rahmad menilai keberhasilan reformasi Polri tidak hanya diukur dari kebijakan internal maupun perubahan struktural, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran polisi yang adil, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik.
Menurutnya, Polri yang kuat bukanlah institusi yang ditakuti karena kewenangannya, melainkan institusi yang dihormati karena integritas, ketegasan, keadilan, serta pengabdiannya kepada masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa reformasi membutuhkan keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, termasuk apabila terdapat kebijakan yang tidak populer demi kepentingan institusi dan masyarakat luas.
Ketegasan tersebut, lanjutnya, harus diterapkan secara konsisten hingga seluruh tingkatan organisasi kepolisian, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.
BPI KPNPA RI menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal, mengawasi, sekaligus mendukung langkah pembenahan institusi kepolisian melalui kritik konstruktif dan rekomendasi yang membangun.
"Tujuan kami bukan melemahkan Polri, tetapi memperkuat Polri. Kami ingin Polri kembali kepada marwahnya sebagai institusi negara yang profesional, bersih, berwibawa, dan dicintai rakyat," pungkas Rahmad.
Dengan rencana audiensi tersebut, BPI KPNPA RI berharap delapan agenda prioritas reformasi Polri dapat menjadi bahan perhatian dan evaluasi bagi pimpinan kepolisian dalam mewujudkan institusi yang semakin transparan, berintegritas, serta mendapatkan kepercayaan masyarakat.
### Keterangan SEO
Judul SEO: 8 Agenda Reformasi Polri Disiapkan, Rahmad Sukendar Minta Audiensi dengan Kapolri
Meta deskripsi: BPI KPNPA RI menyiapkan delapan agenda prioritas reformasi Polri. Ketua Umum Rahmad Sukendar meminta audiensi dengan Kapolri Suyudi Ario Seto untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi.
Kata kunci: Reformasi Polri, Rahmad Sukendar, BPI KPNPA RI, Kapolri Suyudi Ario Seto, delapan tuntutan reformasi Polri, audiensi Kapolri, penegakan hukum, profesionalisme Polri.
Tag: BPI KPNPA RI, Polri, Reformasi Polri, Rahmad Sukendar, Kapolri, Jakarta, Penegakan Hukum.
Catatan akurasi redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan materi yang Anda kirimkan. Pernyataan mengenai rencana audiensi ditulis sebagai rencana pengajuan permohonan, bukan sebagai pertemuan yang sudah terlaksana. Klaim mengenai evaluasi 100 hari kepemimpinan juga sebaiknya diverifikasi sebelum diterbitkan.
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!