Kepri, Nusantara Media - Anggota DPD RI Drs. H. Ismeth Abdullah, mantan Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Riau, melanjutkan kunjungan resesnya di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, 25 Februari 2026. Setelah mengunjungi warga Kampung Siantan, Ismeth Abdullah didampingi istrinya Aida Ismeth tiba di Kampung Bukit Batu, RW 03, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, sekitar pukul 16.10 WIB.

Warga setempat menyambut kedatangan rombongan dengan penuh sukacita. Tokoh masyarakat setempat, Kyai Farhan, menyampaikan rasa bahagia atas pertemuan langsung tersebut dan mendoakan kesehatan serta kelancaran tugas bagi Ismeth Abdullah dan istrinya.

Dalam sambutannya, Ismeth Abdullah menjelaskan fungsi dan tupoksi DPD RI sesuai amanat undang-undang dan semangat reformasi. DPD RI bertujuan mendekatkan pemerintah dengan rakyat melalui tugas utama: menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, membahas undang-undang terkait daerah kepulauan, serta mengawasi jalannya pemerintahan pusat dan daerah.

- Advertisement -

Ia mengajak warga memanfaatkan momen reses untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka. Pada sesi tanya jawab, Haidir selaku Ketua RT 06 RW 03 menyampaikan keluhan utama terkait insentif RT/RW di Desa Bintan Buyu yang belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir. Keterlambatan ini disebabkan permasalahan di Pemerintahan Desa Bintan Buyu.

Selain itu, Haidir juga mengusulkan pengadaan Gedung Serbaguna untuk mendukung kegiatan dan pertemuan warga. Warga lainnya menyampaikan aspirasi terkait status lahan hijau, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Posyandu, pembangunan masjid, serta berbagai isu lain.

BACA JUGA: Berbagi Rizki Abun Kembali ke Desa Kualaraya

Menanggapi aspirasi tersebut, Ismeth Abdullah menegaskan bahwa semua keluhan akan ditindaklanjuti. Khusus insentif RT/RW, ia akan segera berkomunikasi dengan pemerintah terkait, termasuk Bupati Bintan, untuk menanyakan penyebab keterlambatan pembayaran. Ia menekankan bahwa meskipun ada masalah di pemerintahan desa atau kondisi keuangan, insentif RT/RW tidak boleh tertunda karena dapat menimbulkan kesan buruk terhadap pemerintahan.

Untuk aspirasi lain, Ismeth Abdullah menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika menyangkut kebijakan nasional (melalui Komite I DPD RI) atau langsung dengan Gubernur dan Bupati jika terkait kebijakan daerah.

Kunjungan reses ini merupakan bagian dari upaya Ismeth Abdullah sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan Kepulauan Riau untuk terus menyerap aspirasi masyarakat guna mendukung pembangunan daerah kepulauan.