Pandeglang, Nusantara Media - Direktur LKBHMI, Yahya, secara tegas menyatakan penolakan terhadap penetapan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang disahkan pada tanggal 12 Februari 2026. Langkah ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai masa depan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis sangat vital bagi keanekaragaman hayati Indonesia.

Yahya menilai bahwa kebijakan penetapan wilayah pertambangan ini tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai persoalan administrasi semata. Menurutnya, isu ini menyangkut perlindungan jangka panjang terhadap kawasan konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup secara menyeluruh. Setiap kebijakan yang berpotensi membuka celah eksploitasi di wilayah penyangga dan sekitarnya wajib dikaji secara transparan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang ketat.

Dalam keterangan resminya, Yahya menyampaikan penolakan keras agar penetapan WUP di sekitar kawasan konservasi tidak menjadi pintu masuk aktivitas tambang. "Kami menolak apabila penetapan WUP di sekitar TNUK dijadikan pintu masuk bagi aktivitas pertambangan yang berpotensi mengancam kawasan konservasi. Kepentingan investasi tidak boleh mengesampingkan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak justru menjadi ancaman bagi ekosistem dan ruang hidup masyarakat," ujar Yahya.

- Advertisement -
Advertisement

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, pemanfaatan wilayah yang masuk dalam WUP tetap bergantung pada kesesuaian tata ruang di tingkat kabupaten atau kota. Proses ini melibatkan mekanisme Informasi Tata Ruang serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dan tanggung jawab besar dalam menyaring kebijakan pusat agar tidak merusak wilayah lokal.

Menanggapi mekanisme tersebut, LKBHMI mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten agar menolak menerbitkan PKKPR atau rekomendasi tata ruang yang memuluskan jalan bagi aktivitas tambang. Pemerintah daerah dituntut untuk transparan dengan membuka dokumen kajian, peta wilayah, serta hasil koordinasi kepada publik luas agar tidak terjadi kecurigaan di tengah masyarakat.

Baca Juga STAI Babunnajah Pandeglang Raih Capaian Penting dalam Akreditasi Program Studi

Lebih lanjut, Yahya menekankan agar pemerintah daerah tidak sekadar bertindak sebagai pelaksana administratif kebijakan pusat. Ketegasan kepala daerah diperlukan guna memastikan setiap jengkal ruang publik terlindungi dari ancaman kerusakan lingkungan. Evaluasi menyeluruh yang melibatkan instansi lingkungan hidup, pengelola konservasi, dan warga terdampak juga harus segera direalisasikan.

Sebagai penutup, LKBHMI mengingatkan bahwa kelestarian alam Ujung Kulon harus menjadi prioritas di atas kepentingan investasi sesaat. "Jangan sampai Ujung Kulon yang seharusnya dijaga sebagai kawasan konservasi justru menjadi wilayah yang dibayangi kepentingan eksploitasi. Kami meminta pemerintah daerah menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama dan tidak menerbitkan PKKPR yang berpotensi melegitimasi kegiatan pertambangan yang bertentangan dengan tata ruang," pungkas Yahya.