JAKARTA, NUSANTARA MEDIA - Sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi dengan terdakwa Johnny Kalwani di Pengadilan Negeri Jakarta kembali membuka berbagai fakta baru yang menarik perhatian publik. Persidangan yang digelar pada Jumat, 20 November 2026 tersebut tidak hanya berfokus pada persoalan teknis unggahan dokumen ke dalam grup komunikasi terbatas, melainkan melebar pada sejarah panjang pengelolaan lembaga, transparansi aset, hingga aliran dana yayasan yang dinilai perlu dicermati secara mendalam oleh majelis hakim maupun masyarakat luas.
Tim kuasa hukum terdakwa yang dipimpin oleh Hartono Tanuwidjaja menegaskan bahwa tindakan mengunggah dan mendiskusikan dokumen yayasan di dalam grup komunikasi terbatas bukanlah sebuah pelanggaran hukum yang berniat buruk. Berdasarkan keterangan saksi Vijay Maulana di persidangan, aktivitas tersebut harus dilihat secara utuh dalam kerangka transparansi serta pengawasan terhadap pengelolaan aset dan keuangan yayasan yang melibatkan sejarah panjang antara Perhimpunan Gandhi School (PGSL) dan Yayasan Gandhi Memorial School.
Dalam pemaparannya di persidangan, Hartono menyoroti hubungan historis kedua lembaga tersebut yang telah mengelola Gandhi School sejak tahun 1950 di bawah naungan PGSL. Seiring dengan adanya ketentuan pemerintah yang mewajibkan perubahan bentuk pengelolaan sekolah dari perhimpunan menjadi yayasan, dibentuklah Yayasan Gandhi Memorial. Saksi mengungkapkan bahwa pembentukan yayasan tersebut tidak lepas dari kontribusi dana yang sebelumnya dikelola oleh PGSL, termasuk adanya pengalihan dana sekitar Rp2 miliar ketika transisi pengelolaan sekolah mulai berlangsung.
"Yang diatur hanya sebatas kepengurusannya, tetapi tidak diatur mekanisme soal bagaimana pengelolaan itu beralih dari PGSL ke yayasan," ujar Hartono menirukan serta menegaskan fakta persidangan tersebut. Lebih lanjut, ia juga menyoroti bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) baik dari PGSL maupun yayasan tidak pernah secara tegas melarang para anggota untuk mengakses, mengunggah, maupun mendiskusikan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi di dalam grup komunikasi terbatas seperti grup SSC.
Terkait keberadaan grup SSC, Hartono meluruskan bahwa wadah komunikasi tersebut bukanlah grup tandingan yang dibentuk untuk memecah belah, melainkan sarana esensial bagi sesama warga Sindi untuk saling berkomunikasi secara terbuka. Kebutuhan akan ruang komunikasi ini muncul karena grup resmi yang dibentuk oleh pengurus baru dinilai bersifat satu arah, sehingga para anggota merasa tidak memiliki saluran yang memadai untuk menyuarakan kepentingan maupun aspirasi mereka terhadap organisasi.
Baca Juga Dinilai Rendahkan Profesi Pers, PWI Pusat Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaPersidangan juga semakin memanas ketika tim kuasa hukum membuka persoalan transaksi pembelian tanah pada tahun 2007 dan 2017 yang mencakup objek tanah yang sama. Hartono mempertanyakan keabsahan transaksi tersebut karena tanah yang dibeli pada 2007 terbukti telah tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yayasan pada tahun 2016. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai adanya transaksi pembelian kembali atas objek tanah yang sebelumnya sudah tercatat resmi sebagai aset yayasan, terlebih pembelian awal tahun 2007 menggunakan dana yayasan meskipun dokumen awalnya mencantumkan nama pribadi.
Selain masalah pertanahan, persidangan turut mengungkap pembangunan fasilitas untuk karyawan dan guru senilai kurang lebih Rp39 miliar di atas tanah sengketa tersebut pada periode 2012 hingga 2015. "Kalau kepentingannya untuk pribadi, mengapa bisa dibangun fasilitas untuk karyawan dan guru senilai Rp39 miliar? Nah, itu kan perlu dipertanyakan," tegas Hartono menutup argumennya, menekankan bahwa hak anggota untuk mengetahui pengelolaan aset secara transparan adalah hal yang fundamental dan bukan sebuah bentuk kejahatan.
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!