Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Warga Jadi Sorotan, Pj Kades Rancaseneng Minta Masyarakat Tetap Kondusif

PANDEGLANG, NUSANTARA MEDIA – Dugaan pemalsuan tanda tangan sejumlah warga yang diduga digunakan sebagai dasar pengajuan pergantian Penjabat (Pj) Kepala Desa Rancaseneng, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi perhatian masyarakat. Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses administrasi dan mekanisme pengajuan pergantian kepemimpinan di tingkat desa.

Dugaan penggunaan tanda tangan warga tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya dinilai perlu mendapat penjelasan secara terbuka dari pihak-pihak terkait. Hal tersebut penting untuk memastikan kebenaran dokumen yang menjadi dasar pengajuan pergantian Pj Kepala Desa Rancaseneng.

Menanggapi persoalan tersebut, Ade Suhendi selaku Pj Kepala Desa Rancaseneng mengimbau masyarakat, khususnya warga yang merasa dirugikan, agar tetap tenang serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa.

- Advertisement -

Dalam keterangannya, Ade Suhendi juga menyampaikan bahwa dirinya telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan Pj Kepala Desa Rancaseneng.

"Menyikapi permasalahan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan sebagian warga yang digunakan sebagai dasar untuk pengajuan penggantian Pj Kepala Desa Rancaseneng, saya berharap warga yang merasa dirugikan agar tetap tenang dan menjaga kondusivitas di Desa Rancaseneng.

Dan insyaallah, saya sudah matang keputusannya adalah untuk mengundurkan diri dari Pj Kepala Desa Rancaseneng," demikian pernyataan Ade Suhendi.

Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting di tengah munculnya persoalan dugaan penggunaan tanda tangan warga dalam dokumen pengajuan pergantian penjabat kepala desa.

Meski demikian, keputusan pengunduran diri yang disampaikan Ade Suhendi perlu dibedakan dari proses pembuktian atas dugaan pemalsuan tanda tangan. Sebab, hingga saat ini belum terdapat kesimpulan hukum yang menyatakan bahwa pihak tertentu terbukti melakukan pemalsuan.

Oleh karena itu, diperlukan penelusuran terhadap dokumen yang dipersoalkan, termasuk memastikan keaslian tanda tangan serta meminta keterangan dari warga yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut.

Sejumlah pihak berharap Pemerintah Desa Rancaseneng maupun instansi pemerintah terkait dapat memberikan penjelasan mengenai proses administrasi pengajuan pergantian Pj Kepala Desa. Transparansi dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi, kesalahpahaman, maupun keresahan di tengah masyarakat.

Apabila terdapat warga yang merasa tanda tangannya digunakan tanpa izin atau persetujuan, mereka dapat menyampaikan keberatan dengan disertai bukti pendukung kepada pihak berwenang.

Selanjutnya, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengarah pada dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum (APH) diharapkan dapat melakukan penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Sekretaris Desa Rancaseneng maupun pihak lain yang disebut dalam persoalan tersebut tetap harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Hal ini penting agar informasi yang berkembang dapat diketahui secara utuh serta tidak menimbulkan penghakiman terhadap pihak mana pun sebelum ada pembuktian.

Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Semua pihak diminta mengedepankan komunikasi, menjaga persaudaraan, serta bersama-sama mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Rancaseneng.

Dengan adanya penyelesaian yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum, diharapkan persoalan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut dapat menemukan kejelasan tanpa mengorbankan keharmonisan masyarakat desa.

**NUSANTARA MEDIA – Mengabarkan dengan Berimbang, Mengedepankan Fakta.**