Pandeglang, Nusantara Media - Penetapan sebagian wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 telah memicu alarm serius bagi pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Situasi ini bukan sekadar urusan administratif pertambangan, melainkan menyangkut masa depan ekologi, keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, serta tanggung jawab negara dalam menjaga warisan alam yang sangat berharga bagi generasi mendatang.
Kawasan konservasi yang menjadi habitat utama Badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus ini telah diakui secara internasional sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Namun, di tengah urgensi menjaga kelestarian kawasan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitarnya justru masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan. Meskipun penetapan ini secara hukum belum berarti izin pertambangan telah diterbitkan, publik tetap berhak mempertanyakan arah kebijakan strategis tersebut agar tidak menjadi celah eksploitasi di masa depan.
Berdasarkan penjelasan resmi dari Kementerian ESDM, proses pengusulan wilayah tersebut ternyata telah melibatkan Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2015 silam. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai posisi dan sikap Pemkab Pandeglang dalam menghadapi kebijakan nasional tersebut. Publik mendesak kejelasan apakah pemerintah daerah mengetahui proses tersebut sejak awal, pernah menyampaikan keberatan secara resmi, atau sejauh mana kepentingan masyarakat serta kajian ekologis menjadi bahan pertimbangan utama.
Dalam pandangan DPC GMNI Pandeglang, pemerintah daerah diminta untuk tidak baru sibuk berbicara dan bertindak ketika kerusakan lingkungan yang parah sudah benar-benar terjadi di depan mata. Peringatan keras disampaikan agar kepentingan investasi jangka pendek tidak pernah diprioritaskan di atas keselamatan ekosistem serta ruang hidup masyarakat luas yang bergantung pada kelestarian alam pesisir.
Melalui perspektif Marhaenisme yang diusung, kekayaan alam seharusnya diabdikan sepenuhnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan dialihfungsikan menjadi ladang akumulasi keuntungan bagi segelintir pemodal saja. Segala bentuk pembangunan yang secara sengaja mengorbankan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat dinilai bukan sebagai sebuah kemajuan, melainkan bentuk nyata dari eksploitasi terstruktur yang merugikan masa depan bangsa.
Baca Juga Bupati Dewi Ajak Warga Pandeglang Perkuat Kesetiakawanan Sosial di Hari Pahlawan 2026Sejumlah tuntutan tegas pun disuarakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret. Mulai dari desakan agar Pemkab Pandeglang segera menyatakan sikap resmi dan terbuka, mendorong transparansi dokumen pengusulan dari Pemprov Banten, hingga menuntut jaminan mutlak bahwa tidak akan ada aktivitas pertambangan yang dapat mengancam fungsi konservasi dan keberlanjutan ekosistem Ujung Kulon.
Masyarakat Pandeglang kini menantikan keberanian nyata dari para pemangku kebijakan untuk bersikap tegas demi kepentingan publik. Sikap berdiam diri di tengah kebijakan yang berpotensi membawa malapetaka ekologis bukanlah sebuah kenetralan, melainkan bentuk kegagalan telak dalam menjalankan tanggung jawab publik. Ujung Kulon ditegaskan bukanlah ruang yang bisa dipertaruhkan demi investasi semata, karena keselamatan ekologi dan kehidupan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama.
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!