27 KK Terdampak Perluasan Parkir RSUD Labuan: Ganti Rugi Cair Juni-Juli 2026?

Pandeglang ,Nusantara Media – Proyek perluasan area parkir UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli (MID) Labuan akan berdampak pada warga sekitar. Sebanyak 27 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Sawah, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, dipastikan masuk dalam daftar pembebasan lahan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses pembayaran ganti rugi bagi warga terdampak diperkirakan akan direalisasikan pada akhir Juni hingga Juli 2026 mendatang.

Ketua RW setempat, Ujang, mengonfirmasi jumlah warga yang terdampak proyek ini. Ia juga menyebutkan bahwa pihak terkait telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Untuk jumlah KK warga yang terkena pembebasan lahan parkir itu ada 27 KK yang sudah fix dan sudah sering dilakukan sosialisasi,” ungkap Ujang, Kamis (21/5/2026).

Di sisi lain, Kepala Instalasi Humas dan PKRS UPTD RSUD MID Labuan, Ida Komala, S.Sos., M.A., menyatakan bahwa tahapan perencanaan pengadaan dan perluasan lahan parkir ini sebenarnya sudah dimulai sejak November 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama pihak terkait.

Ida menjelaskan urgensi di balik proyek ini. Menurutnya, penataan fasilitas pelayanan publik di lingkungan rumah sakit sangat diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan mendukung pelayanan kesehatan.

“Perluasan lahan parkir dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung rumah sakit, mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar area RSUD, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan,” jelas Ida.

Lebih lanjut, Ida menegaskan bahwa saat ini proses pengadaan lahan masih berjalan. "Proses pengadaan lahan saat ini masih berada pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Menutup keterangannya, pihak RSUD MID Labuan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang ada dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi terkait proses pembebasan lahan ini,” pungkas Ida Komala.