Puncak Demo ‘Indonesia Gelap’ Akan Digelar BEM SI pada 20 Februari di Jakarta

Pekanbaru, Nusantara Media – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali mengadakan demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’.

Aksi puncaknya akan berlangsung di Jakarta.

Demo itu akan mencapai puncaknya dengan aksi terpusat di Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menyatakan bahwa BEM SI akan menggelar aksi terpusat di Jakarta pada hari Kamis, sesuai dengan surat instruksi yang telah mereka keluarkan.

Hal ini, guna menanggapi aksi-aksi sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah belum merespon poin-poin tuntutan yang telah BEM SI ajukan.

Herianto mengatakan aksi demo pada 20 Februari nanti menjadi puncak aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap’. Peserta aksi dari luar Jakarta juga akan hadir dalam demo tersebut.

“Terkait massa aksi kami belum bisa pastikan karena Rabu besok (hari ini) akan ada teklap (teknik lapangan) buat pembahasan aksi secara teknis di lapangan,” katanya

Dia menegaskan bahwa demo ‘Indonesia Gelap’ pada 20 Februari nanti akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa, karena pemerintah masih mengabaikan tuntutan mereka dari aksi sebelumnya pada Senin (17/2).

“Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa Ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin,” tutur Herianto

Pada Senin (17/2), massa aksi menggelar demo ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka juga membacakan 13 tuntutan.

Bagas Wisnu, selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak dan Jenderal Lapangan Aksi, menyampaikan tuntutan tersebut di kawasan yang sama.

Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut.

“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Bagas di hadapan mahasiswa.

Berikut ini adalah 13 poin tuntutan massa:

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Menurut mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Sebab, korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.
12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Aksi ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan agar keadilan sosial dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis : Ikhwan Rahmansyaf