Jakarta, Nusantara Media – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali membuktikan komitmennya dalam reformasi hukum dan penyusunan regulasi berkualitas tinggi. Pemprov Banten berhasil meraih peringkat 2 nasional pada Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, dengan skor impresif 99,64 poin.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, kepada Gubernur Banten, Andra Soni, pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025. Acara berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (18/12/2025).

Capaian ini menempatkan Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi terbaik kedua di Indonesia dalam kinerja reformasi hukum daerah. Skor 99,64 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya (99,48 poin), mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam pembentukan regulasi.

Gubernur Andra Soni menyatakan, prestasi ini merupakan hasil kerja keras Biro Hukum Pemprov Banten. "Ini bukti bahwa upaya kami sudah on the track. Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi," ujar Andra usai menerima penghargaan.

Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, Hadi Prawoto, menjelaskan bahwa penilaian IRH mencakup seluruh siklus pembentukan produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, semuanya didukung bukti dokumentasi lengkap melalui aplikasi resmi.

BACA JUGA: Kejaksaan Agung Tetapkan Ketua PN tersangka dalam kasus suap

"Nilai tinggi ini menandakan regulasi di Banten semakin berkualitas, implementatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat," tambah Hadi.

Gubernur Andra juga mengapresiasi peran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Banten sebagai mitra strategis dalam pendampingan pembentukan hukum daerah.

Senada, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Pagar Butar Butar, menekankan bahwa capaian ini hasil kolaborasi solid. "Regulasi Banten kini lebih bermanfaat dan mendukung visi misi Gubernur: Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. Kami siap terus mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045," katanya.