Add us as preferred source
Pandeglang ,Nusantara media – Warga Pandeglang, Provinsi Banten, kini tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan layanan dasar pemerintah.
Layanan yang dihadirkan, meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG), Gerakan Pangan Murah, pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, layanan UMKM, serta penyaluran berbagai bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Warga dapat memeriksakan kesehatan secara gratis, membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, mengurus legalitas usaha, hingga menerima bantuan pendidikan dan sosial.
Pelayanan publik secara langsung tersebut, dihadirkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, BUMD, dan berbagai perangkat daerah di Lapangan Dapur Leoz, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Rabu (2/9/2026).
Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah, turun langsung meninjau berbagai stan pelayanan.
Keduanya melihat proses pelayanan, sekaligus berdialog dengan masyarakat penerima manfaat.
Antusiasme warga, terlihat di sejumlah titik pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, hingga pengurusan legalitas bagi pelaku usaha.
Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, pelayanan langsung ini, merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
"Semua ada interdependensinya (hubungan timbal balik, red). Usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri," kata Dimyati.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan, tetapi harus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar dan kesempatan untuk berkembang.
"Kalau sudah mandiri, mereka bisa menghasilkan uang sendiri, bisa juga meringankan beban negara dan pemerintah, terutama terkait pengangguran. Sehingga lapangan pekerjaan bisa tumbuh dari sektor usaha," terangnya.
Dimyati juga mendorong tumbuhnya usaha berbasis rumah tangga (home industry). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.
"Semua rumah bekerja, tidak ada lagi lahan-lahan tidur atau usaha-usaha tidur. Semua bekerja, semua berusaha, semua produktif," tegasnya.
Capaian Cek Kesehatan Gratis Lewati 50 Persen
Salah satu layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat, adalah CKG. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, program tersebut diarahkan bukan semata-mata untuk mengejar angka capaian, melainkan memastikan masyarakat benar-benar memperoleh akses pemeriksaan kesehatan.
Tahun ini, target CKG yang diamanatkan pemerintah pusat, sebesar 46 persen. Dari sekitar 12,9 juta penduduk Banten, sebanyak 6,48 juta penduduk telah mendapatkan layanan CKG atau mencapai 50,24 persen.
"Pesan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, sangat jelas, yaitu capaian CKG bukan hanya sekadar target angka, tetapi bagaimana caranya kalau bisa lebih dari separuh penduduk mendapatkan akses layanan CKG," ujar Ati.
Ia menjelaskan, pemeriksaan sejak dini memungkinkan penyakit ditemukan dan ditangani lebih cepat, sehingga upaya pencegahan menjadi lebih mudah dan murah.
Hasil pemeriksaan CKG di Banten, banyak menemukan penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes.
Apabila tidak terkendali, kedua penyakit tersebut dapat memicu penyakit jantung hingga gagal ginjal yang membutuhkan layanan cuci darah.
Baca Juga Penyaluran BLT-DD Tahap Pertama 2025 di Desa Durian Gadis Berlangsung HaruSelain itu, pemerintah juga melakukan deteksi penyakit menular, khususnya TBC. Banten ditargetkan menemukan sekitar 50.750 penderita TBC pada tahun ini. Hingga September, penemuan kasus telah mencapai sekitar 66 persen.
'Sekarang kita lakukan active case finding di mana-mana. Kami optimistis, target bisa tercapai," kata Ati.
Warga yang dinyatakan sehat, akan diberikan edukasi untuk kembali melakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya.
Sementara itu, warga yang terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes dapat langsung memperoleh penanganan dan obat, serta diarahkan untuk melanjutkan pengobatan melalui puskesmas.
Hadirkan Bantuan Pendidikan hingga Jamsos Keluarga
Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemprov Banten, juga menyalurkan berbagai bantuan.
Bantuan tersebut, meliputi 350 paket sembako, bantuan pendidikan anak yatim, bantuan masjid dan musala, majelis taklim, pondok pesantren, guru ngaji, Jaminan Sosial (Jamsos) Keluarga, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), beasiswa Sarjana Penggerak Desa, bantuan pangan beras, serta bantuan sosial bagi anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
Bagi Rangga Aditia (19), warga Kampung Kaduheleut, Pandeglang, kehadiran pelayanan ini memberikannya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
Lulusan SMA Negeri 11 Pandeglang itu, sebelumnya berencana langsung bekerja karena keluarganya belum mampu membiayai kuliah.
Kesempatan mengikuti seleksi Program Sarjana Penggerak Desa, mengubah rencana tersebut. Anak dari seorang pekerja harian ini, lolos seleksi dan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp20 juta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Mathla’ul Anwar.
Alhamdulillah keterima. Tadinya mau kerja, belum kepikiran kuliah," ujar Rangga.
Manfaat pelayanan sosial, juga dirasakan oleh Sofariah, warga Cipancur, Menes. Ia menerima bantuan Jamsos Keluarga sebesar Rp500 ribu yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya sekolah anak.
Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Sofariah menjadi buruh pengolah emping melinjo dengan penghasilan Rp10 ribu per kilogram, atau sekitar Rp30 ribu sehari saat musim melinjo tiba.
"Alhamdulillah, bisa buat kehidupan sehari-hari, buat sekolah anak," ujarnya.
Di area yang sama, Gerakan Pangan Murah yang melibatkan BUMD Provinsi Banten, BUMD Pandeglang, dan UMKM binaan, turut diserbu warga.
Sementara itu, pelayanan NIB gratis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas usaha dengan cepat.
Bagi Wagub Dimyati, seluruh rangkaian pelayanan tersebut, merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri.
"Pokoknya, bagaimana masyarakat bisa berusaha, sehat, produktif, dan mandiri. Semua program itu saling berkaitan," terangnya.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!