PANDEGLANG, NUSANTARA MEDIA -Pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja. Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, serta memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3/1-ORG/SETDA/2026 yang ditandatangani langsung oleh Rd. Dewi selaku pejabat bupati setempat pada tanggal 4 November 2026.

Pemberlakuan aturan ini merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Beleid tersebut menegaskan bahwa lagu kebangsaan dapat diperdengarkan atau dinyanyikan sebagai wujud pernyataan rasa kebangsaan yang mendalam. Selain itu, kebijakan ini juga mengacu pada Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 02 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 31 Januari 2025 dengan pokok bahasan serupa mengenai penanaman nilai-nilai kebangsaan di ruang lingkup kerja pemerintahan.

Berdasarkan instruksi yang tercantum dalam surat edaran tersebut, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala UPTD, dan Kepala BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang diwajibkan untuk memutar lagu Indonesia Raya melalui pengeras suara kantor masing-masing tepat pukul 10.00 WIB setiap hari kerja. Pemutaran ini harus dilakukan secara serentak dan wajib diikuti oleh seluruh pegawai yang sedang menjalankan tugas pelayanan maupun administrasi di kantor.

- Advertisement -
Advertisement

img-c726e1a9.webp

Ilustrasi suasana perkantoran di lingkungan pemerintahan daerah.

Pada saat lagu kebangsaan berkumandang, seluruh pegawai diinstruksikan untuk menghentikan sementara segala aktivitas pekerjaan mereka. Pegawai harus berdiri tegak dengan sikap sempurna, lalu mendengarkan alunan lagu dengan khidmat dan penuh rasa hormat. Aturan ketat ini tidak hanya berlaku sebagai formalitas administratif, tetapi dirancang sebagai momentum harian untuk menyegarkan kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Terkait teknis pelaksanaan di lapangan, Kasubag Kepegawaian Kecamatan Labuan, Aam, memberikan konfirmasi mendalam mengenai kesinambungan program ini. Menurutnya, pemutaran lagu kebangsaan bukanlah agenda seremonial sesaat, melainkan sebuah kegiatan rutin yang berkelanjutan demi menumbuhkan jiwa patriotik.

Baca Juga Pilu Keluarga Pak Arman: Bertahan Hidup di Gubuk Sempit 5x2 Meter, Beratap Terpal yang Dihantui Bocor Saat Hujan

"Setuju Pak sebagai bentuk penghormatan kita kepada negara yaitu dengan cara mendengarkan lagu Indonesia Raya dan bersikap siap siaga pada saat lagu Indonesia Raya diputar. Kegiatan itu tidak berkelanjutan sekali, melainkan dilaksanakan setiap hari sesuai dengan surat edaran Bupati bahwa harus dilaksanakan setiap hari dan kita diwajibkan untuk menghentikan aktivitas selama lagu Indonesia Raya itu diputar. Ada tambahan sebagai ini juga bentuk atau wujud membangkitkan semangat jiwa patriotik ya jiwa kebangsaan bagi seluruh pegawai terutama yang ada di kantor kecamatan," ujar Aam dalam keterangannya.

Meski mewajibkan penghentian aktivitas, pihak pemerintah tetap memperhatikan aspek esensial dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam poin kelima surat edaran tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan pemutaran lagu kebangsaan harus tetap menjaga kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat luas. Pegawai yang sedang melayani masyarakat secara langsung atau menangani situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan diri, tanpa mengurangi esensi rasa hormat terhadap lagu kebangsaan.

Seluruh pimpinan unit kerja, mulai dari kepala dinas, camat, hingga kepala badan usaha milik daerah, diminta untuk bertanggung jawab penuh dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, serta mengawasi kelancaran aturan ini. Dokumen edaran ini sendiri telah sah secara hukum karena ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik di bawah Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan adanya aturan ini, birokrasi di Pandeglang diharapkan semakin disiplin dan memiliki etos kerja berlandaskan nilai kebangsaan yang kuat.