Jakarta, Nusantara Media – Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, melaporkan bahwa orang tidak dikenal mendatangi kantor mereka di kawasan Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat pada Minggu (16/3) dini hari.
Andrie menunjukkan tangkapan layar dari kamera CCTV yang memperlihatkan tiga orang tak dikenal yang datang ke kantor KontraS.
Dua pria mengenakan pakaian hitam, sementara seorang lainnya mengenakan kaos berwarna krem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK) yang mengaku dari media, tapi tanpa menjelaskan asal/nama medianya termasuk tujuannya datang tengah malam,” kata Andrie kepada CNNIndonesia.com, Minggu (16/3) pagi.
Andrie juga menceritakan bahwa orang tak dikenal itu terus-menerus membunyikan lonceng di kantor KontraS tanpa alasan yang jelas.
Pada saat yang sama, tiga panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal masuk ke Andrie.
Ia membagikan tangkapan layar nomor telepon tersebut, yang meneleponnya tiga kali pada Minggu dini hari.
Andrie menduga kedatangan tiga orang tak dikenal ke kantor KontraS sebagai aksi teror. Dia juga mencurigai telepon dari nomor tak dikenal sebagai bagian dari teror tersebut.
Dugaan ini muncul beberapa jam setelah KontraS bersama sekelompok warga “menggeruduk” rapat antara Komisi I DPR RI dan TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
“Pasca Kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritis proses legislasi Revisi UU TNI,” ungkap Andrie.
KontraS, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, sempat menggeruduk ruang rapat Panitia Kerja DPR untuk membahas revisi UU TNI di Hotel Fairmont pada Sabtu (15/3) sore.
Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi menunjukkan bahwa tiga orang dari massa aksi tiba di depan ruang rapat Komisi I DPR dan pemerintah sekitar pukul 17.49 WIB.
Mereka mengangkat poster di dalam ruang rapat dan mengungkapkan protes terhadap proses Revisi UU TNI yang mereka anggap tertutup.
Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, yang mengawasi bidang pertahanan, menyatakan bahwa mereka meminta penghentian acara ini karena tidak sesuai diadakan tertutup.
Tidak lama kemudian, petugas keamanan langsung mengusir Andrie dan rekannya keluar dari ruangan, menutup pintu, dan mengamankan lokasi rapat.
Pada saat itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pihak-pihak yang terlibat mengadakan pembahasan tertutup di hotel bintang lima.
Mereka menyatakan bahwa hal itu menunjukkan buruknya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.
Mereka juga menilai hal ini bertentangan dengan upaya efisiensi anggaran.
Koalisi Masyarakat Sipi tersebut menyebut tindakan ini sebagai langkah ‘omon-omon’ sementara sektor-sektor penting justru mengalami pemotongan dengan dalih ‘efisiensi anggaran’.
Penulis : Ikhwan Rahmansyaf
Editor : Redaksi
