Lebak, Nusantara Media – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kabupaten Lebak baru-baru ini mengungkapkan temuan mengejutkan terkait ketidakakuratan timbangan jembatan milik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) KERTAJAYA. Penemuan ini berpotensi merugikan para petani sawit di daerah tersebut, terutama menjelang masa panen yang krusial.
Pada tanggal 7 April 2025, DISPERINDAG melakukan pengecekan menyeluruh terhadap timbangan jembatan merk Every Weight Tronik Type ZM 510 dengan nomor seri 222351600 dan kapasitas maksimal sebesar 30.000 kg. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan fisik yang signifikan pada alat ukur tersebut, termasuk:
– Besi Berkarat Kondisi besi yang terkorosi dapat mempengaruhi keandalan pengukuran.
– Beton Mengelupas, Kerusakan pada struktur beton juga berkontribusi terhadap akurasi pengukuran berat Tandan Buah Segar (TBS) sawit.
Ketidakakuratan timbangan ini telah menyebabkan PKS KERTAJAYA menghentikan pembelian TBS dari petani secara sepihak. Hal ini sangat merugikan para petani karena:
– Pembelian yang dihentikan terjadi tepat saat masa panen.
– Kualitas TBS akan menurun jika tidak segera diproses, mengancam pendapatan petani.
Kondisi ini menciptakan keresahan di kalangan petani sawit lokal yang bergantung pada pemasaran hasil panen mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Banyak dari mereka kini menghadapi ancaman kehilangan pendapatan akibat situasi ini.
Dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak para petani sawit yang terdampak, GAMMA (Gabungan Masyarakat Agribisnis) berencana untuk melayangkan surat permohonan audiensi kepada kantor pusat PTPN IV Palmco di Jakarta. Tujuan dari audiensi ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh para petani akibat penghentian pembelian TBS serta dugaan kelalaian dalam pelaporan kondisi alat ukur kepada DISPERINDAG Lebak.
Kepala DISPERINDAG Kabupaten Lebak menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi dan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan keadilan bagi para petani sawit di wilayah tersebut. “Kami berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat tani dan akan mengambil langkah-langkah tegas jika ditemukan pelanggaran,” ujarnya dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan GAMMA.
Isu ketidakakuratan timbangan telah menarik perhatian publik nasional serta berbagai organisasi non-pemerintah lainnya yang mendukung hak-hak agraris masyarakat tani. Beberapa anggota DPRD Banten juga menyuarakan kepedulian mereka terhadap masalah ini dan mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil tindakan tegas demi melindungi kepentingan para petani.
Penulis : Edin
