Pemerintah kembali menggulirkan wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi), upaya menghilangkan subsidi BBM sudah beberapa kali muncul.
Namun, rencana ini terus mengalami pasang surut karena pencabutan subsidi BBM berpotensi memicu gejolak secara nasional.
Teranyar rencana pemerintah menghilangkan BBM subsidi, baik pada Pertalite maupun Solar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini berawal dari pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut seluruh subsidi BBM dalam dua tahun ke depan.
Apa bila subsidi dihapus, maka masyarakat tidak memiliki pilihan selain beralih ke BBM dengan harga yang diseragamkan.
“Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar,” ungkap Luhut di acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, dikutip pada Sabtu (22/2/2025).
Luhut menyatakan bahwa pencabutan subsidi BBM dapat menghemat APBN hingga miliaran dolar AS. Impor BBM pun selama ini banyak menyedot devisa negara.
Ia lalu bicara soal kemungkinan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam mengindentifikasi kendaraan-kendaraan yang bisa tetap mendapatkan subsidi.
“Dengan kecerdasan buatan (AI), kita bisa mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak mendapatkan jenis bahan bakar tertentu.” ungkapnya.
Luhut juga menambahkan bahwa lebih dari 300 anak muda Indonesia terus mengembangkan teknologi ini, sementara pemerintah terus menyempurnakannya.
Usulan Bahlil
Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan skema subsidi BBM.
Saat ini, pemerintah masih menghitung dan menentukan skema yang akan diterapkan terkait subsidi BBM.
“Saya masih menghitung itu (skema BBM subsidi). Subsidi tetap ada, dan nanti kami laporkan secara internal,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara.
Pemerintah masih menghitung dan menetapkan skema subsidi BBM yang akan digunakan.
“Saya masih menghitung itu (skema BBM subsidi). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara.
Bahlil menyampaikan bahwa skema blending (campuran) untuk subsidi BBM menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan.
“Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” ucap Bahlil.
Pemerintah mengalihkan subsidi dengan menerapkan skema blending, yaitu memberikan sebagian dalam bentuk barang atau komoditas produk dan sisanya sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tanggapan Pertamina
Terkait hal itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan dalam menyalurkan BBM subsidi, akan menjalankan kebijakan pemerintah.
Maka, pemerintah harus memberikan arahan kepada Pertamina jika ingin mengubah skema penyaluran BBM.
“BBM subsidi kewenangan pemerintah, kami menunggu arahan pemerintah,” ujar Fadjar kepada Kompas.com.
Penulis : Ikhwan Rahmansyaf
Editor : Admin
