Nusantara Media – Pemerintah Vietnam memulai babak baru reformasi struktural dengan melakukan pemangkasan pegawai negeri Vietnam demi merampingkan birokrasi dan mempercepat akselerasi ekonomi nasional.
Dalam seminggu terakhir, sekitar 80.000 posisi resmi dihapus sebagai bagian awal dari rencana pengurangan total 100.000 jabatan aparatur sipil negara.
Langkah radikal ini dipicu oleh penggabungan sejumlah wilayah administratif. Kebijakan tersebut mulai diterapkan awal pekan ini di seluruh provinsi dan kota besar Vietnam. Efeknya langsung terasa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemangkasan pegawai negeri Vietnam ini langsung menempatkan ribuan ASN dalam kondisi serba tidak pasti, antara pensiun dini, pemutusan hubungan kerja sukarela, atau menunggu pemecatan.
Ratusan ribu pegawai negeri kini berada di persimpangan antara pensiun dini, pemutusan hubungan kerja sukarela, atau ketidakpastian masa depan.
Antara Legowo dan Gelisah: Nasib Pegawai Terdampak

Nguyen Van Cuong, mantan pejabat Partai Komunis di Provinsi Bac Giang, menjadi salah satu tokoh yang terdampak kebijakan ini.
Meski tak lagi menjabat secara resmi, ia tetap merasa tenang dan menganggap keputusan ini sebagai transisi yang harus ia lalui.
“Sungguh suatu pemborosan bagi negara untuk kehilangan orang seperti saya,” katanya, menyampaikan pendapat dengan nada tenang.
Cuong telah berkarier lebih dari 30 tahun di pemerintahan. Dengan sisa masa kerja enam tahun, ia memilih menerima pesangon senilai 75.000 dolar Amerika dan mengakhiri kariernya lebih awal.
Cuong mengaku masih memiliki peluang untuk tetap bekerja, bahkan mendapatkan promosi jabatan. Namun, ia menilai sudah waktunya membongkar sistem birokrasi yang terlalu berbelit.
“Sudah waktunya untuk menyingkirkan begitu banyak kerumitan dalam politik negara,” ungkapnya sambil tersenyum.
Berbeda dengan Cuong, Nguyen Thi Thu, seorang mantan sekretaris distrik, menanggapi restrukturisasi ini dengan rasa cemas. Thu mengundurkan diri dari pekerjaannya yang telah ia geluti selama puluhan tahun dan merasa kehilangan pegangan.
“Saya mengundurkan diri, bukan karena ingin berhenti dari pekerjaan,” jelasnya. “Lebih baik mengundurkan diri daripada menunggu perintah pemecatan.”
Thu menyatakan bahwa perpindahan kantor dari wilayahnya ke Provinsi An Giang yang terletak lebih dari 70 kilometer dari rumahnya, menjadi salah satu alasan utama ia memilih keluar.
Selain itu, beban kerja yang meningkat serta tekanan kinerja yang lebih tinggi membuatnya merasa tak lagi mampu bertahan di sistem yang kini berubah cepat.
Antara Efisiensi dan Ketidakpastian
Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, langsung mengawasi langkah pengurangan besar-besaran ini sebagai bagian dari agenda reformasi.
Ia menyebut keputusan itu sebagai upaya penting untuk memperbaiki struktur negara secara fundamental.
“Keputusan untuk membentuk kembali negara ini merupakan tonggak sejarah dengan makna strategis,” ujarnya dalam konferensi pers resmi. “Langkah ini bertujuan untuk melanjutkan jalan kita menuju negara sosialis demi kebahagiaan rakyat.”
Vietnam, yang tengah mengejar status negara berpenghasilan menengah pada tahun 2030, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tahun ini setelah mencatat angka 7,1 persen di tahun sebelumnya.
Namun, dinamika ekonomi global memberi tekanan tambahan.
Hubungan dagang antara Hanoi dan Washington sempat memanas ketika Presiden Donald Trump mengancam tarif impor hingga 46 persen untuk produk Vietnam.
Meskipun kesepakatan akhirnya menetapkan tarif 20 persen, angka ini tetap lima kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya.
“Langkah ini akan memberikan skala yang kuat untuk menghubungkan bisnis yang kuat dan infrastruktur ekonomi,” jelasnya dalam pernyataan resmi.
Cuong telah meninggalkan jabatannya, tetapi ia masih meyakini bisa memberikan kontribusi besar bagi negara. Kini ia mengisi waktu dengan bermain ponsel dan mengobrol bersama rekan-rekannya melalui platform digital.
“Saya masih dapat memberikan kontribusi lebih banyak kepada sektor negara,” katanya yakin.
Di sisi lain, Thu masih terdiam dalam ketidakpastian. Ia belum menentukan arah hidup berikutnya setelah meninggalkan karier panjang yang selama ini memberi jaminan stabilitas.
Pemerintah berharap pemangkasan pegawai negeri Vietnam dapat membawa efisiensi anggaran, meski beban sosial terhadap korban kebijakan masih terasa nyata.