Jakarta, Nusantara.media.– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan serius di tengah berbagai kontroversi yang melibatkan para pembantunya. Salah satu yang paling mencolok adalah pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Santosa, yang baru-baru ini memicu kemarahan publik dan kritik tajam dari berbagai kalangan.
Dalam sebuah rapat, Yandri Santosa dilaporkan mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ia menyebutkan bahwa LSM dan wartawan adalah \”gangguan\” bagi kepala desa, dan menyarankan agar pihak kepolisian menindak tegas mereka. Pernyataan ini dianggap tidak hanya tidak pantas, tetapi juga mencerminkan sikap diskriminatif terhadap profesi yang seharusnya dihormati sebagai pilar demokrasi.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengecam pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa LSM dan wartawan memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah. \”Menteri Desa itu benar-benar tolol. LSM dan wartawan lahir dari rahim perjuangan rakyat dan keberadaannya syah berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan,\” tegasnya.
Wilson juga menyoroti bahwa pelecehan terhadap wartawan bukanlah hal baru. Ia menyebutkan bahwa banyak pejabat yang terbiasa menggunakan istilah merendahkan untuk wartawan, yang pada akhirnya menghambat fungsi kontrol sosial mereka. \”Ini adalah kesalahan fatal Dewan Pers yang memelihara pola pikir diskriminatif,\” tambahnya.
Lebih lanjut, tindakan Yandri Santosa dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, di mana menghambat kerja wartawan merupakan pelanggaran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang dapat berujung pada hukuman penjara dan denda. Wilson menekankan bahwa tindakan semacam ini sangat memalukan bagi seorang menteri dan harus ditindak tegas.
Dalam konteks ini, Wilson Lalengke mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengganti Yandri Santosa agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan yang berkomitmen untuk memberantas korupsi. Ia juga menyerukan perlunya pembenahan terhadap lembaga pengampu pers, seperti Dewan Pers, yang dinilai tidak memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa.
Fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital saat ini, di mana setiap warga negara dapat berperan sebagai jurnalis, pentingnya menghormati dan melindungi kebebasan pers menjadi semakin mendesak. \”Every citizen is journalist, dan keberadaannya dijamin oleh konstitusi,\” tutup Wilson.
Kontroversi ini menjadi sorotan publik dan menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk wartawan dan LSM, dihargai dan dilindungi dalam menjalankan tugas mereka.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Kontroversi Menteri Desa Yandri Santosa dan Tanggapan Dunia Pers
