Indonesia mencatat skor rendah dalam dua aspek penting Indeks Demokrasi, yaitu budaya politik dan kebebasan sipil.
Laporan terbaru dari The Economist Intelligence Unit (EIU) mengungkap bahwa Indonesia hanya memperoleh skor 6,44 pada Indeks Demokrasi 2024.
Angka ini menunjukkan tren penurunan yang terus berlanjut dalam sistem demokrasi Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peringkat Indonesia mengalami penurunan dari 56 ke 59 dalam analisis terhadap 167 negara. Pada 2023, Indonesia mencatat skor 6,53, sedangkan pada 2022, skornya mencapai 6,71.
Penurunan ini menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy atau demokrasi cacat selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi ini mencerminkan minimnya perbaikan dalam penerapan prinsip demokrasi di Indonesia.
Laporan EIU menyoroti lima aspek dalam penilaian demokrasi global, yaitu proses pemilihan dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.
“Pada tahun 2024, dua kategori yang mencatatkan penurunan terbesar adalah fungsi pemerintahan dan proses pemilihan serta pluralisme,” tulis EIU dalam dokumen yang diterima oleh Tempo, Rabu, 5 Maret 2025.
Dalam dua kategori penilaian, Indonesia mencetak angka buruk. Budaya politik hanya memperoleh skor 5, sedangkan kebebasan sipil sedikit lebih tinggi di angka 5,29.
EIU juga menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi demokrasi di Indonesia sepanjang 2024, terutama dalam pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.
Politik Dinasti dan Penurunan Demokrasi di Indonesia
Fenomena politik dinasti menjadi salah satu kekhawatiran utama. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dipandang sebagai indikasi kuat dari konsolidasi kekuasaan dalam lingkup politik keluarga.
“Aliansi Prabowo dengan pendahulunya (Jokowi) telah menimbulkan kekhawatiran tentang sentralisasi kekuasaan dan kurangnya pengawasan serta keseimbangan,” kata EIU.
EIU juga melihat tren politik dinasti berkembang di berbagai negara ASEAN. Thailand mengalami situasi serupa ketika putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra terpilih sebagai Perdana Menteri termuda pada Agustus 2024.
Di Filipina, putra mantan diktator Ferdinand Marcos dan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte berhasil menguasai pemerintahan tertinggi di negara itu.
Penurunan skor demokrasi Indonesia memperlihatkan bahwa upaya perbaikan sistem politik masih menghadapi tantangan besar.
Ancaman terhadap Masa Depan Demokrasi Indonesia
Kemunduran demokrasi ini menjadi alarm bagi Indonesia. Tanpa reformasi nyata, kebebasan sipil dan keadilan politik berisiko semakin tergerus oleh kepentingan kekuasaan.
Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengancam masa depan demokrasi, memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan, dan menghambat upaya membangun kembali demokrasi yang lebih kuat dengan komitmen pada transparansi, keadilan, serta partisipasi politik yang inklusif.
Penulis : Ikhwan Rahmansyaf
