Insan Pers Bekasi Raya Kritik Pernyataan Gubernur Jabar: Media Massa Bukan Lawan, Melainkan Pilar Demokrasi

- Writer

Kamis, 3 Juli 2025 - 21:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bekasi, Nusantara Media –

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memicu kritik keras dari kalangan pers. Ia menyebut media sosial lebih penting daripada media massa dan menyarankan pemerintah tidak perlu bekerja sama dengan media. Insan Pers Bekasi Raya menilai pernyataan ini berpotensi menyesatkan publik. Selain itu, pernyataan tersebut dianggap mengabaikan peran strategis pers dalam menjaga demokrasi.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menyayangkan sikap Gubernur yang meremehkan media profesional. “Media menyuarakan kepentingan rakyat. Tanpa media, demokrasi terancam algoritma tanpa etika,” tegasnya. Sementara itu, Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, menekankan pentingnya kemitraan pemerintah dan media. “Keduanya harus bersinergi untuk informasi yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Insan Pers Bekasi Raya mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Menolak peremehan terhadap media massa karena bertentangan dengan UU Pers 1999.
2. Menuntut klarifikasi resmi Gubernur atas pernyataan yang merendahkan pers.
3. Menegaskan perlunya kemitraan strategis media dan pemerintah untuk pelayanan publik.
4. Mendorong wartawan menjunjung Kode Etik Jurnalistik di era digital.
5. Mengajak masyarakat menjaga eksistensi media lokal sebagai pilar demokrasi.

Dalam dialog pers, spanduk besar menyuarakan peran pers di era digital:
– “Pers bukan buzzer, media bukan musuh pemerintah.”
– “Tanpa verifikasi, asal viral.”
– “Apa jadinya jika media dianggap tidak penting?”

Baca Juga :  The Latest News in R&B Music: A Look at Super Bowl Performances, New Albums, Rising Stars, and Tribute to Aaliyah

Pernyataan Gubernur dinilai tidak selaras dengan semangat demokrasi. Pers adalah pilar keempat tata kelola negara. Mengutamakan media sosial tanpa verifikasi dapat menyebarkan disinformasi. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat kemitraan dengan media profesional. Informasi yang faktual dan terverifikasi sangat penting bagi masyarakat.

“Kami tidak akan diam. Kami bersatu untuk menjaga demokrasi,” tegas Insan Pers Bekasi Raya. Mereka berkomitmen mempertahankan profesionalisme dan peran strategis media di tengah disrupsi digital.

Penulis : David

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel nusantara.media untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tragis, Kecelakaan di Jalan Kap Anyar Bogor Sebabkan Luka Parah
Kekacauan Lalu Lintas di Underpass Tambun: Pelanggaran dan Absennya Penegakan Hukum
Tiga Motor Terlibat Kecelakaan di Depan Kantor Basarnas Gunungkidul, Yogyakarta
Pria Hanyut di Dam Pajaran Sidoarjo Ditemukan Tewas, Identitas Masih Misterius
Gempa 5,8 SR Guncang Poso di HUT ke-80 RI, Gereja Roboh Satu Meninggal
DPD KNPI Pandeglang Gelar Upacara HUT RI ke-80 di TPA Bangkonol sebagai Bentuk Protes Kebijakan Pengelolaan Sampah
Polsek Natar Ungkap Kasus Keterangan Palsu oleh TNS di Lampung Selatan
Polda Lampung Musnahkan Puluhan Senjata Api Rakitan dari Operasi Sikat Krakatau 2025

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 20:30 WIB

Tragis, Kecelakaan di Jalan Kap Anyar Bogor Sebabkan Luka Parah

Selasa, 19 Agustus 2025 - 20:12 WIB

Kekacauan Lalu Lintas di Underpass Tambun: Pelanggaran dan Absennya Penegakan Hukum

Selasa, 19 Agustus 2025 - 01:06 WIB

Tiga Motor Terlibat Kecelakaan di Depan Kantor Basarnas Gunungkidul, Yogyakarta

Senin, 18 Agustus 2025 - 20:43 WIB

Gempa 5,8 SR Guncang Poso di HUT ke-80 RI, Gereja Roboh Satu Meninggal

Senin, 18 Agustus 2025 - 19:26 WIB

DPD KNPI Pandeglang Gelar Upacara HUT RI ke-80 di TPA Bangkonol sebagai Bentuk Protes Kebijakan Pengelolaan Sampah

Berita Terbaru

Jawa Barat

Tragis, Kecelakaan di Jalan Kap Anyar Bogor Sebabkan Luka Parah

Selasa, 19 Agu 2025 - 20:30 WIB