Nusantara Media – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menarik perhatian setelah meluncurkan serangkaian kebijakan baru dalam sektor pendidikan.
Surat Edaran bernomor 43/PK.03.04/Kesra itu menguraikan sembilan langkah strategis untuk menguatkan pendidikan di Jawa Barat.
Kebijakan tersebut menitikberatkan pada pengembangan karakter peserta didik mulai dari tahap pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar. Kebijakan ini juga mencakup jenjang pendidikan menengah di seluruh wilayah Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada 2 Mei 2025, surat edaran ini dikirim langsung kepada bupati dan wakil bupati di seluruh Jawa Barat. Surat edaran itu juga disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.
Pemerintah memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh. Pemerintah juga aktif menegaskan pembentukan karakter siswa dengan menerapkan metode yang lebih tegas dan inovatif daripada kebijakan sebelumnya.
Laporan Antara pada Senin, 5 Mei 2025, menyebutkan bahwa Dedi Mulyadi menggagas inisiatif ini berdasarkan filosofi Gapura Panca Waluya. Filosofi tersebut menargetkan lahirnya generasi muda yang sehat, berbudi pekerti luhur, jujur, cerdas, dan santun.
9 Kebijakan Surat Edaran Gubernur Dedi Mulyadi
- Memperkuat fasilitas pendidikan dengan memastikan tersedianya sarana yang memadai, termasuk toilet di dalam ruang kelas. Langkah ini bertujuan mendukung proses belajar yang nyaman. Dengan demikian, tercipta lingkungan sekolah yang kondusif untuk tumbuh kembang Generasi Panca Waluya.
-
Meningkatkan kualitas guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Guru harus memahami tujuan pendidikan untuk membentuk insan Indonesia yang utuh dan berkarakter.
-
Pemerintah melarang sekolah mengadakan piknik yang dikemas sebagai study tour karena menambah beban biaya orang tua. Pemerintah mendorong sekolah mengganti piknik dengan aktivitas inovatif. Sekolah mengelola sampah secara mandiri dan mengembangkan pertanian organik. Sekolah juga membina peternakan dan perikanan serta mengenalkan dunia usaha dan industri kepada siswa secara langsung.
-
Pemerintah tegas menghentikan acara wisuda di semua jenjang pendidikan, dari PAUD sampai tingkat menengah, karena mereka menilai kegiatan seremonial ini tidak memberi dampak nyata terhadap pencapaian akademik siswa.
-
Pemerintah mendorong peserta didik membawa bekal dari rumah, mengurangi penggunaan uang jajan, dan membiasakan diri menabung sebagai langkah nyata menyambut pelaksanaan luas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menyiapkan investasi masa depan.
-
Melarang peserta didik yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Sebagai alternatif, pemerintah mendorong peserta didik memanfaatkan transportasi umum atau berjalan kaki sesuai kemampuan fisiknya, dan memberi kelonggaran khusus bagi peserta didik di wilayah terpencil agar mereka lebih mudah menjangkau sekolah.
-
Mendorong peserta didik untuk menumbuhkan rasa disiplin dan kebanggaan nasionalisme melalui pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter kebangsaan, seperti Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja, dan kegiatan lain yang positif.
-
Mengadakan program pembinaan khusus bagi siswa yang menunjukkan perilaku negatif seperti tawuran, kecanduan game, merokok, mabuk, balapan motor, atau knalpot berisik. Program ini dilaksanakan dengan persetujuan orang tua. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan aparat TNI dan Polri.
-
Menguatkan pendidikan moral dan spiritual dengan pendekatan agama sesuai keyakinan peserta didik untuk membangun karakter berlandaskan nilai keagamaan.
Kontroversi Larangan Wisuda dan Study Tour
Beberapa kebijakan yang tercantum dalam surat edaran tersebut langsung menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat.
Masyarakat ramai memperbincangkan larangan pelaksanaan wisuda dan kegiatan study tour.
Selain itu, rencana pembinaan khusus yang mengharuskan siswa bermasalah mengikuti program di barak militer juga memicu perhatian serius.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, khususnya menyoroti hal tersebut.
Atnike mengimbau agar Gubernur Dedi Mulyadi melakukan evaluasi ulang terhadap gagasan tersebut.
“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi, civic education,” ujar Atnike usai menghadiri acara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 2 Mei 2025.
Menurutnya, pendekatan pendidikan dengan cara melibatkan anak-anak dalam lingkungan militer bukanlah metode yang tepat.
Dedi Mulyadi, secara langsung memberikan penjelasan mengenai pelatihan karakter di markas TNI. Ia menegaskan bahwa pelatihan tersebut mampu meningkatkan kedisiplinan para pelajar secara signifikan.
“Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar,” jelas Dedi saat mengunjungi pelaksanaan program tersebut di Purwakarta pada Sabtu, 3 Mei 2025, sebagaimana dilansir dari Antara.
Penulis : Ikhwan Rahmansyaf
Editor : Redaksi
