Nusantara Media – Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) menjadi alasan mengapa tidak semua jenis kendaraan dapat melintas sesuai desain dan perencanaan awal.
Ketika kendaraan memasuki Tol MBZ, rambu lalu lintas hanya mengizinkan kendaraan golongan I dan II untuk melintas. Kendaraan golongan III, IV, dan V dilarang melintasi jalur tersebut.
Golongan I mencakup sedan, jip, pick-up, truk kecil, minibus, serta kendaraan pribadi lainnya yang memiliki dua sumbu roda. Sementara itu, golongan II terdiri dari truk dengan dua sumbu roda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Truk golongan III, IV, dan V, yang memiliki tiga hingga lima sumbu roda atau lebih, termasuk tronton dan trailer tidak bisa melintasi jalur ini.
Perubahan Spesifikasi yang Mengganggu Standar Keamanan
Mengutip Kompas.com, jaksa menjelaskan bahwa para pelaku secara sengaja mengubah spesifikasi khusus pada proyek Jalan Layang Tol MBZ sehingga tidak lagi sesuai dengan desain awal.
Mereka menurunkan volume dan mutu steel box girder.
Desain awal menetapkan steel box girder berbentuk V shape dengan ukuran 2,80 meter x 2,05 meter dan bentangan 30 meter. Namun, dokumen lelang mengubahnya menjadi U shape berukuran 2,672 meter x 2 meter dengan bentangan 60 meter.
Saat pelaksanaan, girder tersebut kembali berubah menjadi 2,350 meter x 2 meter dengan bentangan yang sama.
Perubahan ini menyebabkan Jalan Tol Layang Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500–STA.47+000 tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi kendaraan golongan III, IV, dan V.
Selain girder, para pelaku juga mengurangi mutu beton. Mereka tidak memasukkan klasifikasi mutu beton K-500 seperti yang tercantum dalam Dokumen Spesifikasi Khusus, yang memiliki kuat tekan fc’ 41,5 MPa.
Sebaliknya, dokumen perencanaan setelah kontrak dengan KSO Waskita Ascet justru menetapkan nilai mutu beton fc’ 30 MPa.
Akibatnya, konstruksi menghasilkan mutu beton yang hanya berkisar antara fc’ 20 MPa hingga fc’ 25 MPa.
Kualitas beton ini memengaruhi jenis kendaraan yang dapat melintas. Dengan mutu beton 25 MPa, hanya kendaraan golongan I dan II yang dapat melintasi Jalan Layang Tol MBZ.
Sementara itu, kendaraan golongan III, IV, dan V membutuhkan beton dengan tekanan minimal 27 MPa agar dapat melintas dengan aman.
Kristianto, auditor BPKP yang hadir sebagai ahli, juga menyoroti hal ini dalam sidang.
“Hasil pengujian mereka menyatakan bahwa untuk standar tertentu, maka jalan ini tidak nyaman dan tidak aman, terutama dalam sisi keamanan untuk dilalui kendaraan golongan III ke atas,” ujar Kristianto pada Rabu (12/3/2025).
Sejarah Perencanaan dan Perubahan Kebijakan Tol MBZ
Pemerintah memulai proyek pembangunan Tol Layang MBZ sepanjang 36 kilometer pada pertengahan 2017.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol yang membentang dari Cikunir hingga Karawang Barat ini pada 12 Desember 2019, sehingga resmi beroperasi pada tanggal tersebut.
Pemerintah awalnya membangun tol ini untuk memisahkan arus kendaraan komuter Jakarta-Bekasi-Cikarang dengan kendaraan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Secara khusus, pemerintah menetapkan jalur ini bagi kendaraan golongan I non-bus.
Iwan Zarkasi, seorang ahli jalan dan jembatan, menjelaskan bahwa perencanaan dan perancangan desain Tol MBZ melibatkan banyak praktisi dan ahli, serta mendapat tanda tangan persetujuan dari Menteri PUPR saat itu, Basuki Hadimuljono.
Saat masih dalam tahap desain, perancang merancang Tol MBZ agar bisa dilintasi semua golongan kendaraan. Bahkan, hasil uji beban menunjukkan bahwa struktur tol ini cukup kuat untuk menahan berbagai jenis kendaraan.
Uji Kekuatan Tol MBZ
Sebelum beroperasi, pihak terkait menguji satu bentang sepanjang 60 meter dengan 12 truk berbobot masing-masing sekitar 25 ton, sehingga total bebannya mencapai 300 ton.
“Dengan beban seperti itu, Tol MBZ kuat. Apalagi truk atau tronton yang lewat secara acak dengan kecepatan tertentu pasti beban yang lewat jauh lebih kecil dari 300 ton, jembatan (Tol MBZ) pasti aman,” jelas Iwan saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (13/3/2025).
Namun, meskipun hasil uji beban menunjukkan kekuatan yang cukup, Kementerian Perhubungan memimpin simulasi dan akhirnya memutuskan bahwa hanya kendaraan golongan I dan II yang boleh melintas.
“Namun sebelum pengoperasian, diputuskan hanya kendaraan golongan I dan II. Itu dimaksudkan untuk kelancaran dan keselamatan,” ungkap Iwan.
Keputusan ini bertujuan untuk memastikan jumlah kendaraan yang melintas dalam satuan waktu tetap tinggi dan mengurangi risiko kemacetan.
Selain itu, pemerintah ingin mencegah bahaya akibat truk besar, terutama yang termasuk dalam kategori over dimension over load (ODOL).
Gerbang masuk dan keluar Tol MBZ yang memiliki kontur jalan naik dan turun juga menjadi pertimbangan dalam pembatasan ini.
“Misalnya saat turun kemudian menabrak kendaraan di depannya bahaya juga. Kan banyak terjadi seperti itu. Kemudian saat naiknya pelan akan membuat kendaraan antre sehingga macet,” tambahnya.
Asal-Usul Usulan Pembatasan
Kompas.com menelusuri kembali alasan di balik kebijakan pembatasan kendaraan yang boleh melintas di Tol MBZ.
Pada 19 September 2019, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengusulkan pelarangan kendaraan bertonase besar melintas di Tol MBZ.
Menurut Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Desi Arryani, truk besar yang membawa muatan berlebih kerap berjalan lambat dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.
“Kalau boleh saran, secara kapasitas strukturnya dia mampu untuk golongan manapun. Cuma dari sisi safety, karena truk kan jalannya pelan, kadang-kadang ban pecah dan seterusnya. Kami mengusulkan hanya kendaraan Golongan I yang boleh ke atas,” kata Desi di lokasi proyek pada Kamis (19/9/2019).
Desi juga berharap kebijakan ini tetap berlaku hingga tidak ada lagi truk yang masuk dalam kategori ODOL.
“Jadi traffic management-nya, bukan kekuatan jalannya. Kekuatan jalannya untuk semua golongan,” jelasnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendukung usulan ini dan menyatakan bahwa pihaknya akan membahasnya bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Korps Lalu Lintas Polri, dan Kementerian Perhubungan.
“Ini traffic management untuk beban berat, truk, hanya di bawah (Tol Japek). Di sini (Tol MBZ) hanya kendaraan golongan I, maksimal golongan II,” ujar Basuki.
Meski begitu, Basuki memastikan bahwa secara konstruksi, Tol MBZ tetap aman bagi truk hingga golongan V.
Pada Desember 2019, GM Traffic PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC), Aprimon, menegaskan pelarangan resmi bagi bus dan truk untuk melintasi Tol MBZ.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4963/AJ.501/DRJD/2019 menjadi dasar keputusan ini.
Peraturan ini menetapkan bahwa kendaraan dengan beban lebih dari 10 ton per gandar tidak boleh melintas di Tol MBZ.
Penulis : Ikhwan Rahmansyaf
Editor : Admin
