PANDEGLANG NUSANTARA MEDIA - Polemik rencana relokasi Badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, terus menjadi perhatian publik luas. Di tengah gelombang penolakan masyarakat Banten yang semakin masif, Balai Taman Nasional Ujung Kulon akhirnya menyampaikan tanggapan tertulis resmi terkait rencana pemindahan satwa langka berstatus konservasi kritis atau critically endangered tersebut agar tidak dilakukan secara sembarangan.

Dalam surat bertajuk Tanggapan terhadap Rencana Relokasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, tertanggal Labuan, 19 November 2026, disampaikan bahwa pemindahan mamalia besar ini membutuhkan pertimbangan yang sangat matang dan harus berlandaskan kajian ilmiah mendalam. Dokumen penting itu ditandatangani oleh Didik Sujianto, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Pihaknya menegaskan bahwa relokasi satwa dengan status konservasi kritis tidak boleh diambil secara terburu-buru demi menjamin keselamatan individu serta keberlangsungan populasinya.

Dalam keterangan tertulis tersebut, dijelaskan bahwa terdapat sejumlah aspek krusial yang wajib dikaji secara menyeluruh sebelum wacana pemindahan direalisasikan. Aspek-aspek tersebut meliputi kesesuaian dan daya dukung habitat baru, ketersediaan pakan alami, kondisi ekologis, tingkat keamanan kawasan, aspek kesehatan fisik, hingga keragaman genetik satwa. Selain itu, pemerintah juga harus memperhitungkan secara cermat dampak ekologis terhadap keberlangsungan populasi di habitat asal maupun di lokasi tujuan.

- Advertisement -
Advertisement

img-ee691766.webp

Tim Peliput

Pertimbangan komprehensif ini dinilai sangat mendasar mengingat Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka di muka bumi. Berdasarkan berbagai parameter tersebut, surat tanggapan itu secara tegas menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi apabila seluruh aspek lingkungan belum dikaji secara komprehensif dan hasil risetnya belum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan publik maupun akademisi. Sikap ini sekaligus mencerminkan prinsip kehati-hatian tinggi dalam mendukung upaya pelestarian alam.

Baca Juga Sambut Hari Santri 2026, Ulama dan Forkopimcam Panimbang Gelar Istighosah

Gelombang penolakan terhadap wacana pemindahan ini sebelumnya juga disuarakan secara langsung melalui aksi unjuk rasa di halaman kantor balai konservasi. Aksi yang dimotori oleh BPPKB Banten bersama Aliansi Masyarakat Pandeglang-Banten serta berbagai elemen warga lainnya membawa enam tuntutan utama. Selain menolak relokasi satwa, massa juga mendesak pencabutan izin pertambangan di blok-blok strategis, revisi regulasi daerah agar Ujung Kulon tetap steril dari eksploitasi, pelibatan masyarakat lokal dalam kebijakan lingkungan, hingga desakan audit terbuka terhadap anggaran konservasi.

Pengalaman kelam dari translokasi individu Badak Jawa bernama Musofa yang dilaporkan mati setelah dipindahkan ke area JRSCA pada November 2025 turut memperkuat kekhawatiran publik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi, transparansi anggaran, serta penjelasan berbasis sains menjadi harga mati yang dituntut oleh masyarakat agar warisan alam kebanggaan nusantara ini tetap terjaga kelestariannya untuk generasi mendatang.