Nusantara Media – Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, menegur langsung Amran Sulaiman saat menjabat sebagai Menteri Pertanian pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014–2019.
Jusuf Kalla langsung menegur Amran setelah memergoki laporan produksi padi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, menurut JK, masalah itu tidak berkaitan dengan mafia pangan.
Jusuf Kalla menegur Amran dan, bekerja sama dengan BPS, meralat angka produksi untuk menurunkannya ke angka yang sebenarnya. Dia menegaskan bahwa saat itu, ia tidak menerima laporan apa pun terkait mafia pangan. Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, memberi keterangan langsung kepada Tempo pada Senin, 21 April 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kala itu, Amran menyampaikan kepada Jusuf Kalla bahwa produksi padi nasional mencapai 75 juta ton per tahun. Jumlah tersebut setara dengan 40 juta ton beras.
Dari angka tersebut, Amran mengklaim bahwa Indonesia mengalami surplus beras lebih dari 10 juta ton.
“Artinya kita surplus lebih 10 juta ton beras, padahal kita masih impor,” jelas JK.
Jusuf Kalla Temukan Kejanggalan, Produksi Beras Dinilai Terlalu Tinggi
Merasa ada kejanggalan, Jusuf Kalla melakukan verifikasi dengan melakukan uji perhitungan konsumsi nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi beras rata-rata penduduk Indonesia adalah 100 kilogram per orang per tahun.
Jusuf Kalla menghitung sendiri dan menyimpulkan bahwa produksi nasional seharusnya maksimal hanya 28 juta ton beras—angka yang jelas jauh dari klaim sebelumnya.
Setelah melakukan tes, mereka menyimpulkan bahwa konsumsi rata-rata beras per orang per tahun adalah 100 kilogram.
Mereka menghitung bahwa angka tersebut membatasi produksi beras maksimal hanya pada 28 juta ton, setelah mengurangi jumlah impor.
Jusuf Kalla melihat ketidaksesuaian itu, lalu langsung menegur Amran dan memerintahkannya untuk segera meralat laporan sesuai data yang sebenarnya.
Sementara itu, pihak Tempo telah mencoba menghubungi Amran untuk memberikan klarifikasi, namun belum mendapat balasan.
Amran Klaim Wapres Pernah Menegurnya Karena Menutup Perusahaan Mafia Beras
Sebelumnya, Menteri Pertanian tersebut pernah menyampaikan bahwa ia sempat mendapat teguran dari seorang wakil presiden karena telah menutup perusahaan milik mafia beras. Namun, ia tidak menyebut siapa nama wapres tersebut maupun kapan insiden itu terjadi.
Menteri Pertanian Indonesia tersebut menjelaskan bahwa ia menerima teguran setelah menutup perusahaan yang ternyata dikuasai oleh pihak-pihak berpengaruh di negara ini.
“Saya juga, kami pernah ditegur wakil presiden. Gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya ternyata semuanya adalah pemimpin besar di dalamnya,” ungkap Amran saat berbicara di kanal YouTube Universitas Hasanuddin, Jumat, 18 April 2025.
Ia menegaskan tetap bersikap tegas dengan menutup perusahaan tersebut, meski sempat mendapat kemarahan dari pihak tertentu.
“Kami dimarahi, Kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena melanggar regulasi di republik ini,” tegasnya.
Teguran Bukan dari Gibran, Amran Klarifikasi Pernyataannya
Belakangan, Amran menyampaikan klarifikasi bahwa teguran yang ia maksud bukan datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Amran menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan peristiwa lama, bukan saat Gibran menjabat sebagai wapres. Ia juga mengatakan bahwa teguran itu menjadi pengalaman penting yang membentuk komitmennya dalam memberantas mafia pangan.
“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” jelas Amran dalam keterangan tertulis pada Ahad, 20 April 2025.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat Amran sebagai Menteri Pertanian dari 27 Oktober 2014 hingga 20 November 2019.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali mempercayakan Amran menjabat posisi yang sama dari 25 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024.
Menurut menteri asal Bone tersebut, justru Wapres Gibran mendukung penuh upaya pemberantasan mafia pangan dan praktik korupsi.
Amran menyatakan bahwa ia menyampaikan pernyataannya di Universitas Hasanuddin sebagai refleksi akademik atas pengalamannya menghadapi tekanan dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, Masduki Baidlowi, juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa di masa jabatan Ma’ruf Amin tidak ada menteri pertanian yang bernama Amran Sulaiman.
Penulis : Ikhwan Rahmansyaf
Editor : Redaksi
