Jakarta, Nusantara Media – Aliansi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (NTB) Se-Jakarta berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 17 Oktober 2025. Mereka akan melaporkan dugaan praktik fee proyek irigasi di Kabupaten Bima dan Dompu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem. Dugaan ini menyeret nama anggota DPR RI Komisi V Fraksi NasDem, Mori Hanafi.
Aliansi Mahasiswa NTB menyoroti proyek irigasi dalam program padat karya tunai pemerintah. Program ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani. Namun, aliansi mencurigai adanya praktik tidak terpuji. Mereka menuding Mori Hanafi menerima fee 20-30% dari setiap proyek irigasi.
Ketua Umum Aliansi, Al Taufik, mengungkapkan, “Narasumber kami di Kecamatan Lambu, Bima, menyebut oknum anggota DPR RI meminta fee proyek.” Taufik menegaskan tindakan ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga indikasi tindak pidana korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aliansi mendesak KPK mengusut dugaan korupsi ini secara tuntas. Mereka juga meminta Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bertindak tegas terhadap Mori Hanafi. “NasDem harus menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih,” ujar Taufik. Langkah ini penting untuk menjaga integritas partai dalam koalisi pemerintahan.
Pada 17 Oktober 2025, aliansi akan menggelar aksi damai di kantor KPK Jakarta Selatan dan DPP NasDem Jakarta Pusat. Mereka akan menyerahkan laporan resmi disertai bukti pendukung. “Aksi ini menegaskan komitmen kami untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Taufik.
Taufik mengajak mahasiswa dan pemuda NTB bergabung dalam aksi ini. “Ini panggilan moral untuk memperjuangkan kebenaran dan integritas publik,” tuturnya. Aliansi berharap langkah ini menjadi peringatan bagi pejabat agar tidak menyalahgunakan proyek rakyat.
Penulis : Tayo / David
