Pandeglang, Nusantara Media – Warga Kampung Cipeuteuy, Desa Ciseureuheun, Kabupaten Pandeglang, Banten, akhirnya mengambil langkah swadaya untuk memperbaiki jalan desa yang rusak parah. Aksi ini muncul setelah bertahun-tahun keluhan mereka tidak mendapat respons dari Pemerintah Desa setempat. Jalan berlubang, bergelombang, dan dipenuhi genangan air itu kerap memicu kecelakaan serta menghambat mobilitas warga.
Halimah, salah seorang warga, menyatakan kekecewaannya: “Kami sudah melapor berkali-kali, tetapi Pemerintah Desa mengabaikan keluhan kami. Kami lelah menunggu, akhirnya patungan dan kerja bakti jadi solusi darurat.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jalan sepanjang 2 km yang menghubungkan Kampung Cipeuteuy dengan pusat desa dan jalan provinsi telah rusak berat selama puluhan tahun. Kerusakan semakin parah pascamusim hujan, menyebabkan kendaraan roda dua dan empat sering terperosok. Data kelompok masyarakat setempat mencatat, dalam setahun terakhir, puluhan kasus kecelakaan terjadi di ruas tersebut, termasuk seorang anak yang patah tulang akibat terjatuh dari sepeda motor.
Selain risiko keselamatan, warga mengeluhkan kerugian ekonomi. Truk pengangkut hasil pertanian kerap mogok atau menolak masuk karena kondisi jalan. “Kerugian kami tidak kecil. Hasil panen susah didistribusikan,” tambah Halimah.
Warga sejauh ini hanya mengandalkan perbaikan darurat, seperti menimbun lubang dengan tanah dan batu. Namun, cara ini tidak bertahan lama, terutama saat hujan deras. KH, tokoh pemuda setempat yang memimpin aksi gotong royong, menjelaskan, “Kami butuh pengerasan jalan dengan cor beton atau aspal. Tanpa alat dan dana memadai, mustahil kami lakukan sendiri.”
Sejumlah warga menuding pembiaran ini terkait ketidaktransparan alokasi Dana Desa. KH mempertanyakan, “Dana Desa per tahun mencapai miliaran rupiah, tetapi kami tidak pernah melihat perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan.”
Ahmad Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Infrastruktur Banten, menilai kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. “Ini masalah kepemimpinan dan komitmen birokrasi. Jalan adalah urat nadi ekonomi. Pembiaran ini berpotensi melanggar hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera turun tangan, mengingat jalan tersebut juga menjadi akses evakuasi ke puskesmas terdekat. Halimah menegaskan, “Jika terjadi gawat darurat, ambulans tidak bisa masuk. Ini soal nyawa!”
Penulis : Tim Nusantara Media
