Jakarta, Nusantara Media – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mengungkap, dugaan keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam jaringan mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Sumatera Barat.
Temuan ini didapatkan setelah investigasi mendalam di lapangan, di mana BPI menemukan praktik penimbunan BBM jenis solar dan pertalite yang diduga melibatkan aparat keamanan.
Tim investigasi BPI menemukan dua lokasi gudang penimbunan BBM ilegal di kawasan Bypass Lubuk Begalung dan Gaung, dekat Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Kedua lokasi tersebut diduga dikuasai oleh oknum anggota TNI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lokasi Bypass Lubuk Begalung Diduga dikendalikan oleh oknum TNI AD berinisial SKR. Lokasi Gaung Diduga dikuasai oknum TNI AL berinisial JF.
Selain itu, BPI juga telah mengumpulkan data terkait dugaan keterlibatan oknum Polri dan sejumlah pihak swasta dalam jaringan penyaluran BBM ilegal tersebut.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, TB. Rahmad Sukendar, S.H., menyatakan bahwa lembaganya akan segera melaporkan temuan ini kepada sejumlah pimpinan instansi terkait, termasuk:
– Menteri Pertahanan
– Panglima TNI
– Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Laut (KASAL), dan Udara (KASAU)
– Kapolri
– Menteri BUMN
– Presiden Republik Indonesia (sebagai tembusan langsung)
“Kami mendesak agar oknum yang terlibat segera diproses secara hukum. Praktik seperti ini sangat merugikan negara dan masyarakat, terutama mengingat BBM subsidi seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil,” tegas Rahmad Sukendar dalam keterangan pers, Selasa (30/4/2025).
BPI menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen mereka dalam mendukung pemerintahan Presiden “Prabowo Subianto” dan Wakil Presiden “Gibran Rakabuming Raka” untuk memberantas praktik mafia, termasuk “mafia” BBM, mafia tanah, dan illegal logging.
“Kami telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah lembaga hukum untuk memastikan pengawasan yang ketat. Tidak ada tempat bagi korupsi dan penyalahgunaan wewenang di era kepemimpinan baru ini,” tambah Sukendar.
Temuan ini kembali memantik sorotan publik terhadap maraknya praktik mafia BBM di Indonesia. Masyarakat menunggu tindakan tegas dari aparat penegak hukum agar oknum yang terlibat, terlepas dari latar belakang institusinya, diproses secara transparan dan adil.
Penulis : Awang Sukowati
Editor : Admin
