Nusantara Media – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lonjakan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang awal tahun 2025. Selama Januari hingga Februari 2025, sebanyak 18.610 pekerja kehilangan pekerjaan.
Dibandingkan Januari yang hanya mencatat 3.325 kasus PHK, angka di Februari melonjak drastis hingga menambah sekitar 15.285 pekerja yang terdampak.
Situs Satu Data Kemnaker merilis data resmi pada Senin (7/4/2025) yang mencatat Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah PHK tertinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Riau menyusul di posisi kedua sebagai daerah dengan jumlah PHK terbanyak.
Produksi Kelapa Anjlok, PHK Massal Tak Terelakkan
Provinsi Riau menempati posisi kedua sebagai daerah dengan jumlah pekerja yang paling banyak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Gubernur Riau, Abdul Wahid, membeberkan alasan di balik gelombang PHK tersebut.
Menurut Wahid, sebagian besar PHK terjadi di perusahaan kelapa yang beroperasi di Indragiri Hilir. Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan karena gangguan ekspor, melainkan akibat menurunnya ketersediaan bahan baku di daerah tersebut.
“PHK itu akibat dari tersedianya bahan baku (kelapa). Setelah saya cek ke lapangan bukan semata-mata karena pengaruh ekspor, tapi produksi buah kelapa itu yang menurun,” ujar Gubernur, Selasa (8/4/2025).
Biasanya, satu hektare kebun kelapa mampu menghasilkan hingga 10 ribu buah per panen. Namun belakangan ini, produksinya anjlok hingga separuhnya.
“Biasa 1 Ha sekitar 10 ribu kepala setiap panen, sekarang tinggal 4-5 ribu aja atau hampir 50 persen turun,” kata Wahid.
Gubernur menjelaskan bahwa penurunan produktivitas ini dipicu oleh usia pohon kelapa yang sudah tua. Rata-rata tanaman kelapa di Riau telah berusia antara 30 hingga 40 tahun, sehingga hasil panennya tak lagi optimal.
Penurunan produksi tidak hanya terjadi di lahan milik perusahaan, tapi juga di kebun milik masyarakat. Selain faktor usia tanaman, kondisi alam yang tak menentu ikut memperburuk situasi.
“Saya lihat di lapangan rata-rata kelapa rakyat belum ada replanting karena usia 30, 34. Bahkan ada yang 40 tahun juga belum diremajakan dan ada juga akibat perubahan kondisi alam menyebabkan produktivitas terganggu karena selama ini tata kelola-nya tradisional,” ungkap Wahid.
Untuk mengatasi persoalan ini, Wahid berencana memanggil pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan pihak perusahaan.
Ia berupaya mencari solusi bersama dan mendorong penjualan kelapa di dalam negeri untuk mencegah terjadinya PHK besar-besaran.
“Saya akan memanggil Pemkab Inhil dan pihak perusahaan yang menyebabkan terjadi PHK. Nanti kita cari jalan keluarnya, yang paling penting adalah mengajak tetap jual kelapa dalam negeri agar tidak terjadi PHK besar-besaran,” tegasnya.
Riau Peringkat Dua Nasional, Gubernur Siapkan Langkah Antisipasi
Perusahaan Sambu Grup mem-PHK sekitar 3.000 pekerja dan menjadi penyumbang PHK terbesar di Riau.
Meski demikian, perusahaan tersebut sudah kembali mempekerjakan sekitar 700 pekerjanya.
“Di PT Pulau Sambu itu hampir 2 ribu lebih, hampir 3 ribu (di PHK). Tapi sudah ditarik untuk dipekerjakan kembali sekitar 700-an. Kalau yang besar (PHK) itu PT Sambu saja. Kalau yang lain hanya ritel biasa saja,” ujar Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Sementara itu, secara nasional, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa lebih dari 18 ribu pekerja di Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Februari 2025. PHK terjadi di 15 provinsi dalam dua bulan pertama tahun ini.
Selama Januari hingga Februari, total sebanyak 18.610 tenaga kerja kehilangan pekerjaannya.
Jumlah ini naik drastis dengan tambahan sekitar 15.285 orang dibandingkan bulan Januari yang hanya mencatat 3.325 pekerja ter-PHK.
Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah PHK tertinggi, yaitu mencapai sekitar 57,37% dari total 18.610 pekerja yang terdampak. Di posisi kedua, Provinsi Riau menyumbang sekitar 3.500 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Berikut rincian jumlah pekerja yang mengalami PHK di tiap provinsi:
- Jawa Tengah: 10.677 orang
- Riau: 3.530 orang
- DKI Jakarta: 2.650 orang
- Jawa Timur: 978 orang
- Banten: 411 orang
- Bali: 87 orang
- Sulawesi Selatan: 77 orang
- Kalimantan Tengah: 72 orang
- Kepulauan Riau: 67 orang
- Sumatera Selatan: 25 orang
- Jawa Barat: 23 orang
- Sulawesi Tenggara: 6 orang
- Bangka Belitung: 3 orang
- Sumatera Utara: 2 orang
- Sumatera Barat: 2 orang
Penulis : Ikhwan Rahmansyaf
Editor : Redaksi
