Kontroversi Somasi Pendamping PKH: Upaya Pembungkaman Wartawan di Pandeglang?

Redaksi - Writer

Kamis, 6 Maret 2025 - 09:57 WIB

URL berhasil dicopy

Pandeglang, Nusantara .media– Kasus somasi yang dilayangkan oleh RE Aris Munandar, seorang Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, telah memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan jurnalis. Pada hari Kamis, 06 Maret 2025, Aris mengajukan somasi kepada media online Kabardigital.com terkait pemberitaan yang dianggap merugikan namanya dan program PKH.

Dalam surat somasi yang dilayangkan melalui kuasa hukumnya, Aris menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemberitaan yang dinilai tidak akurat dan merugikan reputasinya. Ia bahkan mengancam akan melaporkan Kabardigital.com ke Cyber Polda Banten jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Menanggapi tindakan tersebut, Nuryahman, Ketua DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Pandeglang, memberikan pernyataan tegas. Ia menduga bahwa somasi ini merupakan upaya untuk membungkam atau mengkriminalisasi wartawan yang menjalankan tugasnya dalam melakukan kontrol sosial. “Kalau somasi tersebut suatu cara untuk membungkam atau mengkriminalisasi wartawan, itu jelas tindakan yang tidak bisa dibenarkan,” tegas Nuryahman.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nuryahman juga menekankan pentingnya peran wartawan dalam mengawasi program-program pemerintah, termasuk PKH, untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. “Seharusnya peran wartawan yang ikut serta melakukan kontrol sosial terhadap program keluarga harapan, salah satunya adalah untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak diselewengkan,” tambahnya.

Kasus ini menyoroti potensi masalah yang lebih dalam terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program PKH di wilayah tersebut. Nuryahman mengingatkan bahwa setiap warga negara, termasuk wartawan, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan kontrol sosial.

Sementara itu, masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Perdana berharap agar situasi ini tidak mengganggu bantuan yang mereka terima. Mereka menginginkan agar program PKH dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi keluarga yang membutuhkan.

Dengan adanya kontroversi ini, diharapkan akan ada dialog yang konstruktif antara pihak-pihak terkait untuk menjaga independensi media dan memastikan bahwa program-program sosial dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.