Beberapa hari terakhir, muncul kabar bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang sekolah di wilayahnya untuk mengadakan study tour.
Menurut laporan Kompas.com pada Selasa (25/2/2025), Dedi menyampaikan bahwa kepala sekolah dan guru yang tetap menyelenggarakan study tour akan menerima sanksi.
“Saya akan membuat surat edaran dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut, kami akan memberikan sanksi yang tegas, karena Anda adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terikat dengan peraturan,” kata Dedi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lalu, apa yang mendasari keputusan Dedi untuk melarang study tour bagi siswa?
Kapan Pemerintah Jawa Barat Melarang Study Tour?
Dedi mengumumkan larangan study tour saat memaparkan program kerjanya dalam pelantikan di Istana, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025).
“Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat,” jelas Dedi.
“Karena kan isu PIP (Program Indonesia Pintar), pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” tambahnya.
Dedi langsung menyoroti SMAN 6 Depok yang tetap mengadakan study tour ke Jawa Timur dan Bali.
Dedi mengimbau sekolah untuk menghentikan kegiatan itu, tetapi SMAN 6 Depok tetap menjalankannya. Akibatnya, ia langsung memerintahkan pemeriksaan terhadap sekolah tersebut.
Pihaknya juga menyelidiki keberadaan pungutan liar di sekolah tersebut.
Apa Alasan Pelarangan Study Tour?
Dedi menjelaskan bahwa, Ia melarang study tour karena menilai kegiatan ini membebani keuangan orangtua murid dan berisiko bagi keselamatan siswa.
Kegiatan study tour SMAN 6 Depok ke Jawa Timur dan Bali bisa menjadi contoh. Dedi menyebutkan bahwa murid membayar Rp 3,5 juta untuk perjalanan, belum termasuk uang saku.
Alhasil, total biaya perjalanan bisa berkisar dari Rp 4,5 juta sampai Rp 5,5 juta per murid.
Dedi menilai banyak orangtua terpaksa berutang untuk membiayai study tour, yang akhirnya menambah beban ekonomi keluarga.
“Kegiatan ini sering kali membuat orangtua yang tidak mampu harus berutang ke sana kemari, yang akhirnya semakin memperberat beban hidup mereka. Ini yang kami ingin cegah,” kata Dedi saat berbicara kepada Kompas.com pada Selasa (25/2/2025).
Alternatif Kegiatan Pengganti Study Tour
Dedi menekankan bahwa melarang study tour bukan berarti melarang siswa berfoto bersama teman-teman seangkatan.
“Kami membaca berbagai postingan di media sosial, ada yang mengartikan larangan ini secara keliru, seperti larangan berswafoto atau berfoto bersama teman seangkatan. Saya tegaskan, yang kami larang adalah kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, atau kunjungan industri yang membebani orang tua siswa secara finansial,” bunyi pernyataan Dedi Mulyadi dalam akun Instagram @dedimulyadi71.
Ia menegaskan bahwa study tour dan perpisahan tetap bisa berlangsung di tempat terdekat dengan biaya yang lebih terjangkau.
Dedi mencontohkan, sekolah dapat mengadakan study tour di berbagai lokasi di Depok agar orangtua murid tidak terbebani secara finansial.
“Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (reduce, reuse, recycle, replace),” ucap Dedi.
OSIS atau organisasi murid lainnya bisa menggelar acara di sekolah dengan berbagai acar seperti pertunjukan musik, tari, dan sastra, tambahnya.
Dedi menegaskan bahwa siswa boleh mengumpulkan iuran sendiri secara wajar, asalkan sekolah tidak ikut campur dalam penggalangan dana.
Penulis : Ikhwan Rahmansyaf
Editor : Admin
