Jakarta, Nusantara Media — Masyarakat Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam Gerakan Pandeglang Bersih berencana menggelar aksi demonstrasi. Mereka menargetkan Istana Negara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Aksi ini muncul karena pemerintah daerah tidak merespons dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan lokal.
Gerakan Pandeglang Bersih terdiri dari warga Kecamatan Sobang–Panimbang, mahasiswa, serta pemuda Kabupaten Pandeglang. Pada Senin, 24 November 2025, aliansi ini resmi mengirim surat pemberitahuan aksi. Surat tersebut ditujukan ke Polda Metro Jaya, Mabes Polri, KLHK RI, dan Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya, masyarakat bersama pemuda dan mahasiswa sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi di tingkat daerah. Mereka menuntut keadilan atas dugaan pencemaran lingkungan dan buruknya kualitas kesehatan akibat aktivitas CV Gari Setiawan Makmur (CV GSM). Perusahaan ini kini berganti nama menjadi PT Gari Setiawan Makmur di wilayah Panimbang. Selain itu, warga menilai aktivitas perusahaan merugikan masyarakat sekitar, termasuk sektor pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Entis Sumantri, Koordinator Aksi Gerakan Pandeglang Bersih, menegaskan alasan utama aksi nasional ini. Ia menyebut aksi sebagai bentuk konsistensi masyarakat dalam mengawal persoalan lingkungan di Pandeglang.
“Hari ini kami resmi melayangkan surat aksi ke Polda Metro Jaya,” ujar Entis. “Kami juga mengirim tembusan ke Mabes Polri, KLHK, dan Presiden RI untuk gelar aksi di Istana Negara.”
Oleh karena itu, aksi ini menjadi akumulasi kekecewaan warga. Pemerintah daerah tidak memberikan respons atau solusi atas aspirasi masyarakat. “Kami sangat kecewa,” tambahnya. “Pemerintah daerah tidak ambil langkah nyata untuk selesaikan persoalan ini.”
Entis menduga CV GSM beroperasi ilegal. Hingga kini, perusahaan tidak tunjukkan bukti legalitas izin sejak beroperasi tahun 2023. Selain itu, massa aksi bawa persoalan ini ke pusat karena dugaan backing dari oknum tertentu. Akibatnya, pemerintah daerah sulit sentuh perusahaan tersebut.
Aksi demonstrasi rencananya berlangsung pada 28 November 2025. Aliansi mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda turun ke jalan. Mereka ingin kawal perjuangan warga terdampak.
“Kami sudah hilang kepercayaan pada pemerintah daerah,” kata Entis. “Mereka abaikan aspirasi masyarakat dan kesampingkan aturan undang-undang. Oleh sebab itu, kami ajak seluruh elemen ikut serta.”
Aliansi juga nilai DPRD Kabupaten Pandeglang gagal jalankan fungsi pengawasan. “DPRD Pandeglang tidak jelas arah kontrolnya,” tegas Entis. “Mereka seperti sembunyi di balik pemerintah dan perusahaan. Kami terus kawal persoalan ini sampai tuntas.”
Akhirnya, Entis tutup pernyataan dengan tegas. “Yang kami butuhkan adalah lingkungan sehat, bukan kepalsuan.”
Penulis : Iim
Editor : Admin
