Aksi Solidaritas Serang Raya: Desak Evaluasi Kebijakan Bus Trans Banten

- Writer

Rabu, 15 Oktober 2025 - 15:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Serang, Nusantara Media – Creative Democracy Center (CDC) mengajak pengemudi angkutan umum dan masyarakat Serang Raya bersatu mendesak Pemerintah Provinsi Banten mengevaluasi kebijakan Bus Trans Banten. Aksi ini menyoroti dampak sosial-ekonomi yang merugikan sopir angkot, ojek pangkalan, dan ojek daring. Program Trans Banten, yang mulai beroperasi Oktober 2025, dinilai berjalan tanpa kajian akademis memadai.

CDC mencatat Pemerintah Provinsi Banten belum menyusun basis data, analisis kepadatan kendaraan, atau kajian aksesibilitas integrasi ruas jalan di Kota Serang. Geri Wijaya, CO Founder CDC, menegaskan kebijakan ini terburu-buru dan mengabaikan nasib pekerja transportasi lokal, yang 99% adalah warga Banten. “Kebijakan ini tidak mempertimbangkan mata pencaharian sopir angkot,” ujar Geri.

Baca Juga :  Anies Baswedan Resmikan Jembatan Gantung di Pandeglang

Bus Trans Banten, yang gratis untuk pelajar dan ASN, menyebabkan penurunan pendapatan sopir angkot, ojek pangkalan, dan ojek daring hingga Rp60.000–150.000 per hari. Angka ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. CDC menilai kebijakan ini menciptakan ketimpangan ekonomi baru dan berpotensi memperburuk kemacetan di Kota Serang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam aksi solidaritas ini, CDC dan pekerja transportasi menyampaikan tiga tuntutan kepada Gubernur Banten:
1. Hentikan operasional Bus Trans Banten untuk pelajar dan ASN hingga evaluasi selesai.
2. Lakukan kajian akademis dan sistematis tentang tata kelola transportasi Kota Serang secara terbuka.
3. Berikan insentif bulanan kepada pekerja transportasi lokal yang terdampak.

Baca Juga :  Penantian Panjang Berakhir, Jembatan Gantung Cilengsir di Kampung Sukajaya Akhirnya Diperbaiki

Aksi ini menjadi momentum agar pemerintah lebih berpihak pada pekerja transportasi. CDC menekankan perlunya melibatkan akademisi, masyarakat, dan pelaku transportasi dalam evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat berjalan adil tanpa merugikan mata pencaharian masyarakat.

 

Penulis : Sandi

Follow WhatsApp Channel nusantara.media untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Unit Reskrim Polsek Cisoka Selidiki Pencurian Dua Unit Ponsel di Tangerang
Polda Banten Lamban Tangani Dugaan Korupsi Proyek Website Desa Kabupaten Serang
Aksi Protes Warga Kramatwatu Tuntut Pelarangan Truk ODOL
Polsek Anyer Ungkap Kasus Gangster Motor Pelajar Bersenjata Tajam
Polres Metro Tangerang Kota Tangkap Dua Pelaku Peredaran Obat Keras Ilegal
Bupati Pandeglang Buka Kick Off Hari Santri Nasional ke-10 di Alun-Alun Pandeglang
Upacara Purnabakti Kompol Chotidjah Berlangsung Haru di Polres Cilegon
Strategi Komunikasi Efektif Tingkatkan Kepercayaan Publik terhadap Kementerian ATR/BPN

Berita Terkait

Kamis, 16 Oktober 2025 - 18:29 WIB

Unit Reskrim Polsek Cisoka Selidiki Pencurian Dua Unit Ponsel di Tangerang

Kamis, 16 Oktober 2025 - 16:33 WIB

Polda Banten Lamban Tangani Dugaan Korupsi Proyek Website Desa Kabupaten Serang

Kamis, 16 Oktober 2025 - 16:01 WIB

Aksi Protes Warga Kramatwatu Tuntut Pelarangan Truk ODOL

Kamis, 16 Oktober 2025 - 12:20 WIB

Polsek Anyer Ungkap Kasus Gangster Motor Pelajar Bersenjata Tajam

Kamis, 16 Oktober 2025 - 00:12 WIB

Polres Metro Tangerang Kota Tangkap Dua Pelaku Peredaran Obat Keras Ilegal

Berita Terbaru

Banten

Aksi Protes Warga Kramatwatu Tuntut Pelarangan Truk ODOL

Kamis, 16 Okt 2025 - 16:01 WIB