Pandeglang, Nusantara Media – Awak media, organisasi wartawan, dan lembaga masyarakat menggelar aksi di depan Kantor Bupati Pandeglang. Mereka mengecam sikap Bupati yang tak merespons surat permohonan konferensi pers. Surat itu, yang telah disampaikan jauh-jauh hari, meminta klarifikasi tentang dugaan video mesum oknum Kepala Desa di Kecamatan Munjul. Namun, hingga waktu yang ditentukan, tak ada perwakilan Pemkab Pandeglang yang menemui mereka.
Wartawan dan aktivis menilai sikap bungkam Pemkab sebagai bentuk arogansi. Ketiadaan tanggapan ini memicu kemarahan, terutama karena isu ini menyangkut moral publik. “Kami menagih tanggung jawab moral pemimpin, bukan mencari sensasi,” tegas Reynold Kurniawan, Ketua GWI DPC Pandeglang. Ia menambahkan, “Surat resmi sudah kami sampaikan, tapi Bupati seolah mengabaikan wartawan dan masyarakat.”
Jaka Somantri, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Pandeglang, juga mengkritik Pemkab. Menurutnya, sikap tertutup ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap keterbukaan informasi. “Kasus asusila oknum kepala desa mencoreng Pandeglang. Namun, pemerintah justru diam,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rudi, pengurus KWRI Provinsi Banten, menyebut sikap Pemkab mencerminkan pemerintahan yang antikritik. “Bupati harus menjelaskan, bukan bersembunyi. Diamnya Pemkab bisa dianggap pembiaran,” katanya. Sementara itu, Dede Supriyadi dari PPBNI Satria Banten menegaskan, rakyat muak dengan komunikasi tertutup. “Pandeglang butuh pemimpin yang berani dan peka,” ungkapnya.
A. Umaedi (Umek), Ketua LIN DPC Pandeglang, menyoroti kurangnya kepekaan Bupati. “Jika tak mampu melayani rakyat, mundur saja. Banyak yang siap memperbaiki Pandeglang,” tegasnya.
Andi Irawan dari BARA API mengancam menggelar unjuk rasa dalam waktu dekat. “Ini bukan gertakan, melainkan kekecewaan nyata. Pemkab seolah menutup mata terhadap kasus ini,” ujarnya. Gabungan organisasi seperti GOWI, AWDI, LIN, BARA API, KWRI, dan PPBNI Satria Banten berjanji mengawal isu ini hingga Bupati memberikan tanggapan resmi.
Kasus ini terus memicu keresahan. Publik kini menunggu sikap Pemkab Pandeglang. Akankah Bupati tetap diam, atau akhirnya memberikan klarifikasi? Masyarakat menanti jawaban atas isu yang mencoreng citra pemerintahan desa dan kepercayaan publik.
Penulis : Redaksi