Serang, Nusantara Media – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jabodetabeka–Banten menyatakan kekecewaan mendalam terhadap penundaan berulang audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Banten. Audiensi ini bertujuan untuk membahas isu strategis terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Banten, yang masih menyisakan berbagai permasalahan.
Sejak September 2025, BADKO HMI telah menjadwalkan audiensi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelayanan haji dan umrah. Namun, Kanwil Kemenag Banten berulang kali menunda pertemuan tanpa memberikan alasan jelas. Akibatnya, dialog yang seharusnya menghasilkan solusi bersama menjadi terhambat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Naseh Al-Aziiz, Ketua Bidang Pemberdayaan Umat BADKO HMI Jabodetabeka–Banten, menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin membuka ruang diskusi. “Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat dan mencari solusi untuk masalah pelayanan haji dan umrah di Banten. Namun, penundaan ini menunjukkan kurangnya itikad baik dari Kanwil Kemenag,” ujar Naseh dalam keterangan resmi.
BADKO HMI menyoroti sejumlah masalah mendesak yang memerlukan perhatian serius dari Kemenag Banten. Organisasi ini mengidentifikasi lima isu utama sebagai fokus audiensi:
1. Masa Tunggu Haji yang Panjang
Calon jamaah haji (JCH) di kabupaten seperti Lebak dan Pandeglang harus menunggu lebih dari 25 tahun untuk berangkat, menyulitkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.
2. Daftar Tunggu yang Membengkak
Hingga kini, 106.132 JCH terdaftar dalam daftar tunggu untuk keberangkatan tahun 2026, memperpanjang ketidakpastian bagi calon jamaah.
3. Kesenjangan Kuota Haji
Distribusi kuota haji antar daerah di Banten tidak merata, menyebabkan ketimpangan dalam pelayanan.
4. Minimnya Transparansi Sistem Informasi
Sistem informasi haji kurang transparan, sehingga calon jamaah kesulitan memahami status administrasi dan jadwal keberangkatan mereka.
5. Kualitas Layanan yang Perlu Ditingkatkan
Layanan kesehatan, pemondokan, dan katering bagi jamaah haji masih memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memenuhi standar yang layak.
Meskipun menghadapi kendala, BADKO HMI tetap berkomitmen menjaga etika kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi. Naseh menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk membuka ruang silaturahmi antara mahasiswa dan pemerintah, bukan memicu konfrontasi. Namun, penundaan berulang dari Kanwil Kemenag menghambat dialog produktif yang diharapkan.
“Kami memahami kesibukan Kakanwil, tetapi isu pelayanan haji dan umrah tidak boleh terus tertunda. Kami mendesak Kemenag Banten untuk segera menggelar audiensi demi menunjukkan itikad baik,” tegas Naseh.
Sebagai langkah tegas, Naseh memperingatkan bahwa jika Kakanwil terus menghindari pertemuan, BADKO HMI akan mempertimbangkan aksi untuk mendesak pencopotan Kakanwil dan Kepala Bidang Haji. “Kami ingin Banten bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.
Meski demikian, BADKO HMI tetap optimistis bahwa kerja sama antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan umrah. Organisasi ini berharap Kemenag Banten segera membuka ruang dialog untuk menyelesaikan permasalahan secara konstruktif.
BADKO HMI Jabodetabeka–Banten berkomitmen untuk terus mengawal isu pelayanan haji dan umrah di Banten. Organisasi ini mengajak masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama demi solusi yang lebih baik. “Kami yakin, melalui dialog terbuka dan kerja sama erat, pelayanan haji dan umrah di Banten dapat menjadi lebih transparan, adil, dan berkualitas,” tutup Naseh.
Penulis : Tayo
