Jakarta, Nusantara Media – Istana Kepresidenan mencabut kartu liputan wartawan CNN Indonesia setelah wartawan tersebut mengajukan pertanyaan kritis tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Akibatnya, tindakan ini memicu kecaman keras dari berbagai kalangan karena dianggap mengancam kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.
Ketua Umum Badan Perlindungan Insan Pers dan Kebangsaan Nusantara (BPIKPNPA) RI, Rahmad Sukendar, dengan tegas menyebut tindakan ini sebagai kemunduran demokrasi. Selain itu, ia menilai langkah tersebut sebagai pukulan telak bagi kebebasan pers. “Tindakan ini sangat memalukan di era keterbukaan informasi. Wartawan bekerja berdasarkan undang-undang, bukan selera pejabat. Jika satu pertanyaan kritis saja membuat wartawan kehilangan akses, maka ini menunjukkan pemerintah alergi terhadap kritik,” ujar Rahmad pada Minggu (28/9).
Lebih lanjut, Rahmad menegaskan bahwa pers berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi yang mengawal jalannya pemerintahan melalui kontrol sosial. Oleh karena itu, pembungkaman ruang gerak wartawan menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang jujur, berimbang, dan kritis. “Jika pejabat menolak kritik, maka mereka menunjukkan ketidaksiapan untuk menerima koreksi. Akibatnya, tindakan ini merugikan pers dan masyarakat yang berhak atas informasi,” tambahnya dengan nada tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, Rahmad mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden agar segera mengembalikan kartu liputan wartawan CNN Indonesia. Selain itu, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan transparan kepada publik. Di samping itu, ia menyerukan agar pemerintah menghentikan segala bentuk pembungkaman pers di masa depan. “Presiden dan pejabat harus menyadari bahwa kebebasan pers adalah tulang punggung demokrasi. *Oleh sebab itu*, Indonesia harus maju, bukan mundur ke era pembungkaman pers,” tegas Rahmad.
kejadian ini memperkuat sorotan terhadap tantangan kebebasan pers di Indonesia. Karena itu, publik berhak mengetahui kebenaran di balik kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang sedang ramai dibahas. Dengan demikian, BPIKPNPA RI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi menjaga transparansi dan demokrasi di Indonesia.
Penulis : Awang Sukowati
