Mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan depan. Aksi ini menyoroti dugaan keterlibatan anggota DPR RI, Rudi Hartono Bangun, dalam praktik korupsi dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Koordinator Lingkar Aktivis Mahasiswa, Kuswantoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data dan bukti yang mengarah pada praktik kolusi.
Salah satu bukti kunci adalah pertemuan tertutup pada awal 2025 antara Rudi dan pejabat tinggi BUMN. Pertemuan tersebut diduga menghasilkan kesepakatan “balas jasa politik” yang melibatkan kontrak proyek strategis bernilai miliaran rupiah.
“Kami memiliki data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Aksi ini bertujuan mendorong KPK untuk segera memeriksa Rudi Hartono Bangun,” tegas Kuswantoro dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Rudi Hartono Bangun bukan nama baru dalam dunia kontroversi. Karier politiknya kerap tercoreng oleh tuduhan penyalahgunaan wewenang, kedekatan dengan pihak swasta, hingga isu moralitas. Beberapa mantan staf pribadinya bahkan menyebut Rudi sering memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
“Publik sudah lama mencium aroma masalah dari Rudi, terutama sejak ia menjabat di Komisi XI DPR. Namun, koneksi politiknya yang kuat membuat kasus-kasusnya selalu lolos dari jeratan hukum,” ungkap Jamal, aktivis antikorupsi.
Dalam aksi mendatang, mahasiswa tidak hanya akan berunjuk rasa, tetapi juga menyerahkan dokumen penting ke KPK. Dokumen tersebut mencakup dugaan aliran dana mencurigakan, catatan transaksi, dan hasil investigasi lapangan yang memperkuat tuduhan korupsi.
“Kami mendesak KPK untuk bertindak cepat. Jangan biarkan uang rakyat terus terkuras karena keserakahan segelintir elit,” ujar Kuswantoro.
Isu ini telah memicu gelombang reaksi di media sosial. Tagar yang menuntut pemeriksaan Rudi Hartono Bangun menjadi trending topic, mencerminkan keresahan publik terhadap dugaan skandal ini. Warganet secara aktif mendiskusikan pentingnya transparansi dan penegakan hukum.
Meski KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi, publik menantikan respons tegas dari lembaga antirasuah tersebut.
Penulis : Tayo
