Jakarta, Nusantara.media- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 16 kementerian dan instansi, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mendukung program ketahanan pangan di seluruh desa di Indonesia. Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Kemendes PDT ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan desa dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menekankan pentingnya kolaborasi dengan TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan. “TNI memiliki program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal,” ungkapnya. Melalui MoU ini, diharapkan kerja sama antara Kemendes PDT dan TNI dapat memberikan dampak positif, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.
Yandri juga mengungkapkan bahwa 20 persen dari dana desa akan dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan. Setiap kepala desa akan bekerja sama dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan bahwa dana desa tidak disalahgunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kerja sama antara Kemendes PDT dan BGN juga akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk menyediakan bahan pangan lokal di desa-desa. Yandri menambahkan bahwa desa-desa tematik akan dibentuk untuk memproduksi berbagai bahan pangan seperti telur, daging ayam, sayuran, dan ikan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan komitmennya untuk mendukung program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah. “Dengan MoU ini, kami berharap dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya untuk membangun desa sesuai dengan anggaran yang ada,” ujarnya. Agus juga menekankan pentingnya penggunaan dana desa secara optimal untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa banyak anggaran dari pusat yang tidak sampai ke daerah dengan baik, sehingga masih banyak desa yang kekurangan infrastruktur dasar. “Kami berharap dengan adanya MoU ini, semua program dapat berjalan lancar dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil,” tutup Agus.
Penulis : Awang Sukowati
