Bekasi, Nusantara Media — Anggota DPRD Kabupaten Bekasi menuai kritik tajam dari masyarakat dan mahasiswa akibat kebijakan tunjangan rumah dan transportasi yang dianggap tidak masuk akal. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi Nomor 11 Tahun 2024, Pasal 17, tunjangan perumahan mencapai Rp41,7 juta per bulan untuk Ketua DPRD, Rp40,2 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp36,1 juta untuk anggota DPRD. Tunjangan ini diberikan dalam bentuk uang setiap bulan setelah dipotong pajak sesuai aturan berlaku.
Selain itu, Pasal 18 Perbup mengatur tunjangan transportasi. Ketua DPRD menerima Rp21,2 juta, sedangkan Wakil Ketua dan anggota DPRD masing-masing memperoleh Rp17,3 juta per bulan. Besaran tunjangan ini memicu kemarahan publik, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang masih melanda masyarakat.
Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa Bekasi, melalui perwakilannya Jaelani Nurseha, mengecam kebijakan ini. “Angka tunjangan ini tidak masuk logika. Rakyat berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, tapi anggota DPRD menikmati fasilitas negara yang berlebihan,” ujar Jaelani pada Senin, 15 September 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jaelani mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkonsolidasikan mahasiswa dan pemuda untuk menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 16 September 2025. Mereka menuntut pencabutan tunjangan yang dianggap tidak rasional dan meminta anggaran dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Anas, menyatakan belum bisa memberikan tanggapan pasti terkait polemik ini. “Kami akan membahas isu ini bersama pimpinan dan anggota DPRD,” katanya singkat.
Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memilih bersikap hati-hati. Ia berjanji mengevaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, namun enggan mengomentari tunjangan DPRD. “Tunjangan DPRD merupakan ranah DPRD,” tegasnya.
Masyarakat dan mahasiswa mendesak agar kebijakan tunjangan ini segera dikaji ulang. Mereka menyerukan penggunaan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan publik, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Polemik ini terus menjadi sorotan, dengan aksi demonstrasi yang direncanakan esok hari menjadi titik krusial dalam tekanan publik terhadap DPRD Kabupaten Bekasi.
Penulis : David
