Nelayan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengeluhkan ketidakadilan distribusi kompensasi akibat tumpahan batubara di perairan Pulau Popole. Insiden pada 2 Desember 2024 terjadi ketika kapal tongkang PT Trans Logistik Prakasa (PT TLP) pecah akibat cuaca ekstrem. Sebanyak 7.400 ton batubara mencemari laut Teluk dan Cigondang, merusak ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan.
JA (42), nelayan Desa Teluk, mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan. “Sejak tumpahan batubara di Pulau Popole, ikan yang kami tangkap berkurang drastis,” ujarnya pada 3 September 2025. Ia biasa melaut di perairan Pulau Popole, yang kini tercemar. Nelayan Desa Teluk juga kecewa karena belum menerima kompensasi, sementara nelayan Desa Cigondang mendapat bantuan Rp255 juta pada 17 Agustus 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ranting Labuan, Daryudi (40), menyatakan lebih dari 1.000 nelayan Desa Teluk belum mendapat kompensasi. “Kami punya sekitar 1.000 nelayan, termasuk nelayan kursin, obor, payang, pancing, dan jaring dasar,” katanya. Sekitar 50 dari 400 kapal di Desa Teluk beroperasi di perairan Pulau Popole. Daryudi menuntut keadilan dan mengancam menempuh jalur hukum jika PT TLP terus mengabaikan mereka.
Nelayan Desa Teluk berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang melalui lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuan. “Kami ingin kompensasi yang adil untuk nelayan yang terdampak,” tegas Daryudi. Ketimpangan ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan.
Pada Juni 2025, rapat koordinasi digelar bersama perwakilan PT TLP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Penjabat Kepala Desa Cigondang, serta organisasi pariwisata. Hasilnya, kompensasi Rp 255 juta diberikan kepada nelayan dan pelaku wisata Cigondang melalui Forum Bersama (FORBES) pada 17 Agustus 2025. Namun, nelayan Desa Teluk belum mendapat kabar soal bantuan.
Tumpahan batubara merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang, dan mengganggu estetika pantai wisata. Masyarakat mendesak pembersihan menyeluruh dan kompensasi adil.
Penulis : Admin
