Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menemukan pelanggaran serius dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 86.B/LHP/XVIII.TJP/05/2025, tertanggal 22 Mei 2025. Tiga perusahaan tambang di Kabupaten Lingga, yaitu PT Indoprima Krisma Jaya (IKJ), PT Growa Indonesia (GI), dan PT Tri Tunas Unggul, menunggak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp 13,98 miliar. Temuan ini berdasarkan laporan bulanan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) periode Januari hingga Desember 2024.
Laporan RKAB seharusnya menjadi pedoman untuk produksi, penjualan, dan persediaan akhir tahun 2024. Namun, BPK mencurigai adanya kolusi antara perusahaan tambang dan oknum pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lingga. Akibatnya, pengawasan pajak tidak berjalan efektif. Selain itu, BPK menilai Bapenda kurang optimal dalam memastikan kepatuhan pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelanggaran ini melanggar beberapa aturan, di antaranya:
– Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 21.
– Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang RKAB.
– Perda Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.
– Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
– Perbup Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pajak MBLB.
Saat dikonfirmasi pada 17 Agustus 2025, Kepala Bapenda Lingga, Safar, hanya menjawab singkat melalui WhatsApp, “Silakan hubungi kabid.” Tanggapan ini menunjukkan kurangnya respons proaktif dari Bapenda.
Untuk mengatasi tunggakan pajak sebesar Rp 13,98 miliar, BPK merekomendasikan langkah-langkah berikut:
1. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang.
2. Menegakkan hukum secara konsisten.
3. Mengintensifkan sosialisasi aturan pajak MBLB.
Pemerintah daerah harus bertindak tegas untuk memastikan kepatuhan pajak. Dengan demikian, pendapatan daerah dapat dioptimalkan, dan pelanggaran serupa dapat dicegah di masa depan.
Penulis : Awang Sukowati
Sumber Berita: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kepri, 22 Mei 2025.
