Program sekolah gratis yang menjadi janji manis Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pilkada 2024 ternyata mengecewakan. SMKN 4 Pandeglang di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, mematok biaya seragam hingga Rp2,5 juta per siswa. Kebijakan ini memicu kemarahan wali murid dan tudingan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan seragam.
Seorang wali murid yang enggan menyebutkan identitasnya mengaku kecewa. Sekolah menetapkan biaya seragam Rp2,35 juta hingga Rp2,5 juta, tergantung jurusan. “Rapat wali murid sudah menentukan biaya. Siswa baru hanya mendapat seragam setelah bayar,” ujarnya, Selasa (12/08/2025). Ia menambahkan, keluarga miskin kesulitan memenuhi biaya ini. “Banyak yang terpaksa pinjam uang ke rentenir agar anak tidak minder,” keluhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Cecep Saeful Bahri, Ketua DPC Badak Banten Perjuangan, prihatin dengan nasib wali murid kurang mampu. “Ekonomi sedang sulit, tapi anak harus pakai seragam untuk sekolah,” ujarnya. Ia menilai kebijakan SMKN 4 Pandeglang melanggar janji Gubernur Banten tentang pendidikan gratis. “Kepala sekolah mengabaikan visi gubernur,” tegas Cecep.
Cecep menduga adanya KKN dalam pengadaan seragam. Dengan asumsi 500 siswa baru dan biaya rata-rata Rp2 juta per siswa, totalnya mencapai Rp1 miliar. “Angka ini fantastis dan rawan KKN,” katanya. Ia menyebut dua kemungkinan: pihak ketiga berkongkalikong dengan sekolah atau sekolah menaikkan harga untuk keuntungan pribadi.
Badak Banten Perjuangan berencana bertindak tegas. Pertama, mereka akan mengirim surat ke Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Kedua, mereka meminta audiensi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pandeglang dan SMKN 4 Pandeglang. “Jika tidak ada respons, kami akan demonstrasi di KP3B,” ujar Cecep.
Kasus ini menambah daftar masalah pendidikan di Banten, setelah skandal pungutan liar di SMAN 4 Kota Serang. Masyarakat miskin yang berharap pada program sekolah gratis kini kecewa. Pemerintah Provinsi Banten harus segera mengusut dugaan KKN dan memastikan pendidikan gratis terwujud. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terancam hilang.
Penulis : Redaksi
