Kekacauan Penguasa: Tantangan dan Solusi untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

- Writer

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 17:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Nusantara Media – Penguasa kerap menyalahgunakan wewenang melalui korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan otoritas. Praktik ini merugikan masyarakat dan mengikis kepercayaan terhadap pemerintahan. Masyarakat merasakan dampak nyata, seperti pelayanan publik yang buruk dan ketidakadilan. Akibatnya, kemarahan publik meningkat, mendorong potensi konflik sosial.

Bintoro Tjokroamidjojo, pakar administrasi publik, menekankan pentingnya governance. Istilah ini merujuk pada tata kelola kolaboratif yang melibatkan jejaring aktor seperti pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan universitas. Tata kelola ini bergerak dinamis, menyesuaikan diri dengan kompleksitas masalah publik. Kajian governance menarik perhatian kalangan akademisi di bidang administrasi, ekonomi, sosial, dan politik karena mampu menangani ketidakpastian dan keambiguan dalam kebijakan publik.

Baca Juga :  BMKG Keluarkan Prakiraan Cuaca Jabodetabek 20-21 Mei 2025

Banyak masyarakat merasa diperlakukan tidak adil oleh penguasa. Ketidakadilan ini memicu kekecewaan, kemarahan, dan bahkan konflik sosial. Pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang memenuhi harapan publik, terutama dalam pembangunan yang inklusif dan adil.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masyarakat harus aktif mengawasi dan mengkritik penguasa agar kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab. Di sisi lain, pemerintah wajib meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi antara keduanya menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik.

Baca Juga :  Peringatan Dini BMKG: Hujan Sedang hingga Lebat

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah konkret dapat diterapkan:

  1. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekuasaan.
  2. Dorong masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik penguasa secara konstruktif.
  3. Edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.
  4. Tingkatkan kualitas pelayanan publik untuk memastikan perlakuan adil.

Kekacauan penguasa menantang masyarakat dan pemerintahan untuk bekerja sama. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat membangun pemerintahan yang adil dan responsif. Kolaborasi ini akan mewujudkan tata kelola yang lebih baik bagi semua.

Penulis : Fatan

Follow WhatsApp Channel nusantara.media untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Fenomena Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT RI ke-80: Ancaman atau Ekspresi Kreatif?
Hoaks Gerhana Matahari Total 2 Agustus 2025: Fakta dan Klarifikasi BMKG
Aksi Mahasiswa di Jakarta Tuntut Kejaksaan Usut Korupsi DPRD Banten
Tawuran Berdarah di Cawang: Jalan Dewi Sartika Macet Total
Mediasi Kasus Catcalling Pekerja Wanita oleh Oknum Dishub Jakarta Pusat Berjalan Lancar
Menteri Nusron akan Lakukan Kunjungan Kerja ke Lampung untuk Samakan Visi Misi Program di Tingkat Pusat dan Daerah
Kritik Korupsi Lingga: Kejari Lingga Lamban Tangani Kasus Pengadaan Bonsai
Kebakaran Pasar Taman Puring Jakarta Selatan, Asap Membubung Tinggi

Berita Terkait

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 23:54 WIB

Fenomena Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT RI ke-80: Ancaman atau Ekspresi Kreatif?

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 17:42 WIB

Kekacauan Penguasa: Tantangan dan Solusi untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 17:12 WIB

Hoaks Gerhana Matahari Total 2 Agustus 2025: Fakta dan Klarifikasi BMKG

Kamis, 31 Juli 2025 - 19:56 WIB

Aksi Mahasiswa di Jakarta Tuntut Kejaksaan Usut Korupsi DPRD Banten

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:47 WIB

Tawuran Berdarah di Cawang: Jalan Dewi Sartika Macet Total

Berita Terbaru