Tubagus Rahmad Sukendar, pada Minggu, 27 Juli 2025, menyampaikan kritik tajam terhadap Kejari Lingga yang dinilai gagal menangani tekanan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum. “Sungguh memprihatinkan melihat Kejati Kepri seolah tidak peduli dengan lemahnya kinerja Kejari Lingga,” ujar Rahmad. Fokus utama kritiknya adalah kasus pengadaan tanaman bonsai yang diduga melibatkan Maratusholiha, istri Bupati Lingga Muhammad Nizar. Proyek ini, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), telah lama menjadi perhatian publik, namun Kejari Lingga belum menunjukkan tindakan hukum yang jelas.
Meskipun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) telah mengeluarkan surat pelimpahan kasus, Kejari Lingga mengabaikan perintah tersebut. “Kejari Lingga seolah tidak mengindahkan arahan Jampidsus dan Jamintel. Tindakan ini mencoreng supremasi hukum,” tegas Rahmad. Ia mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejari Lingga demi memastikan keadilan.
Selain kasus pengadaan bonsai, Rahmad menyoroti sejumlah pelanggaran lain di Lingga:
-
Aset daerah hilang: Aset bernilai miliaran rupiah raib di bawah pengawasan Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga.
-
Penyalahgunaan fasilitas APBD: Kendaraan dinas dan fasilitas publik diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
-
Pasar rakyat Senayang: Bangunan peninggalan era Bupati Daria kini beralih fungsi menjadi gudang milik oknum pengusaha.
-
Pasar Pancur mangkrak: Proyek ini menelan anggaran besar namun tidak selesai.
Rahmad memperingatkan bahwa sikap pasif aparat penegak hukum membuka celah bagi koruptor untuk beroperasi tanpa hambatan. Ia juga menyinggung kinerja Jaksa Agung yang dinilai kurang responsif terhadap buruknya kinerja Kejari Lingga. “Jika Kejari Lingga tidak mampu, Kejati Kepri atau Kejaksaan Agung harus segera mengambil alih,” tegasnya.
BPI KPNPA RI berkomitmen mengawasi penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Rahmad berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem hukum di daerah. Untuk informasi lebih lanjut tentang upaya anti-korupsi, kunjungi BPI KPNPA RI atau baca analisis kami tentang penegakan hukum di Kepulauan Riau.
Penulis : Awang Sukowati
